Mutasi Polri Terbaru Januari 2014

Ini adalah daftar lengkap mutasi Pamen dan Pati Polri terbaru pada Bulan Januari 2014

Baca Peraturan Kapolri Terbaru

Peraturan Kepala Kapolri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri

Informasi Penerimaan Bintara Polri Tahun 2014

Persyaratan kurang lebih sama dengan persyaratan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah persyaratan umum pendaftaran Bintara Polri

Foto montok Maharani

Maharani Suciyono waktu pertama kali tampil di publik dulu. Kalo saya sih perhatikan bener-bener..he..he..he...Btw, anda tau Maharani kan?.

Wanita pemain sepak bola telanjang

ulisan ini berawal dari pertanyaan anggota Forum PNS Polri di inbox saya. Isi pertanyaannya bagaimana caranya agar bisa lulus masuk polisi...

Seputar Masalah Pengadaan Makan Tahanan


Sedikit sharing tentang pengadaan makan tahanan.

Posting ini saya sadur dari Blog Mujdi Santosa yang kebetulan pernah ditanyakan oleh rekan-rekan di polres. 
Misalnya ada paket penyediaan  makan untuk tahanan pada sebuah polres yang seharusnya pekerjaanya sudah dimulai pada tanggal 1 januari 2016, tetapi karena ada kendala, paketnya belum dilelangkan. Sedangkan pemberian makan kepada tahanan harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. 

Lalu bagaimana solusinya?

Apakah nantinya si pemenang lelang kepada yang memberi pinjaman dan nantinya di bunyikan di dalam kontrak untuk mewajibkan si pemenang lelang untuk mengganti segala biaya yg telah dikeluarkan? Jawabannya TIDAK.

Idealnya untuk pengadaan makan tahanan proses lelang dan tanda tangan kontraknya mendahului tahun anggaran. Bahkan untuk proses lelang mendahului keluarnya DIPA.

Namun bila lelang belum dilaksanakan dan waktunya tidak memungkinkan maka laksanakan pengadaan langsung berupa SPK dari  tanggal 1 Januari sampai dengan waktu tanggal tanda tangan kontrak hasil pelelangan.
Jadi nantinya kontrak ada dua yaitu kontrak hasil pengadaan langsung dan hasil pelelangan (bila nilanya masih di atas 200 jt). Pengadaan langsung dilakukan dengan negosiasi kewajaran harga.

Untuk tahun berikutnya, agar tidak terlambat kontrak, pelelangan agar dilakukan sebelum tahun anggaran. SPPBJ dan Kontrak dilakukan ketika DIPA diterima dan efektif dapat dicairkan.

Note : Pengadaan makan dimaksud adalah yang nilainya di atas 200 jt.

Mutasi Polri September 2015

Serah Terima Komjen Pol Budi Waseso dan Komjen Pol Anang Iskandar
Berikut adalah isi lengkap ST/1847/IX/2015 tanggal 03 September 2015 tentang Mutasi Pamen dan Pati Polri September 2015

Komjen Pol Drs Budi Waseso Kabareskrim dimutasikan sebagai Pati Bareskrim (Penugasan Sebagai Kepala BNN)

Komjen Pol Drs Anang Iskandar, SH, MH Pati Yanma Polri (Penugasan sebagai Kepala BNN) dimutaskan sebagai Kabareskrim Polri

Irjen Pol Drs Safaruddin NRP 60020779 Wakabaintelkan Polri diangkat sebagai Kapolda Kaltim
Untuk melihat lebih lengkap silahkan download DISINI

Alasan Adendum Kontrak Pengadaan



Menurut Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 Adendum dapat dilakukan dengan syarat :

Ayat (1) :
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
a.    menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b.    menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c.    mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d.    mengubah jadwal pelaksanaan.

Ayat (2) :
Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
a.    tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b.    tersedianya anggaran.
Ayat (5) :
Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.


PENJELASAN :
Alasan Adendum Kontrak dapat dijabarkan sebagai berikut :

  1. Pekerjaan Tambah/Kurang (Volume dan Jenis Pekerjaan). Volume pekerjaan pada item-item jenis pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak bertambah/berkurang disesuaikan kondisi. Volume pekerjaan pada item-item jenis pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak bertambah/berkurang disesuaikan kondisi
  2. Perubahan Spesifikasi Teknis dan Gambar Pekerjaan, pada Pekerjaan Konstruksi perubahan ini sering disebut Revisi Desain. Revisi desain dilakukan jika terdapat perubahan yang sangat signifikan dan kondisi lapangan membutuhkan perubahan penanganan sehingga desain atau spesifikasi teknis berubah.
  3. Penambahan Pekerjaan Baru. Penambahan item jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak terdapat dalam Kontrak dikarenakan kondisi lapangan membutuhkan penanganan jenis pekerjaan tersebut.
Sebagai catatan sebelum dilaksanakannya pekerjaan Adendum harus sudah ada Berita Acara Persetujuan Adendum yang terdiri dari Kepala Unit/Instansi terkait, pelaksana, perencana, dan pengawas.


Pengadaan ATK diatas Rp 200 Juta

Beberapa rekan bertanya ke saya tentang Pengadaan ATK yang nilainya di atas Rp 200 jt apakah lelang atau pengadaan langsung. Jawaban saya sesuai aturan harus dilelangkan. Ditanya lagi kalau lelang itu ribet dan harus ada panitia pengadaan.

Nah, inilah yang menjadi masalah.

Pemecahan paket karena alasan menghindari lelang jelas tidak boleh (Perpres 54 Pasal 24 ayat 3c), tapi kalau dilelangkan mungkin hampir semua satker belum dapat membentuk kepanitiaan sendiri yang berjumlah minimal 3 dimana semua personil panitia pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan.

Solusinya adalah satker tersebut meminjam personil dari satker lain atau instansi samping yang telah bersertifikat.

Lalu bagaimana dengan opsi pemecahan paket menjadi pengadaan langsung?

Prinsip dasar pengadaan :
1. efisien
2. efektif
3. terbuka dan bersaing
4. transparan
5. adil/tidak diskriminatif
6. akuntabel.

Paket pengadaan diatas 200 jt hanya dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung apabila lokasi pengadaan memang berbeda untuk alasan efisiensi. Pengadaan ATK satker adalah jenis pengadaan barang dengan target penyedia yang tidak mungkin dilakukan pemecahan paket. Namun yang perlu diingat pemecahan paket adalah tanggung jawab PA/KPA. Apabila KPA/PA yakin bahwa pemecahan paket menjadi pengadaan langsung dan telah memenuhi prinsip dasar pengadan, maka alasan itu harus disebutkan ketika ada pemeriksaan dan dapat dibuktikan

Memecah paket menjadi pengadaan langsung karena peruntukan ATK untuk bag/sat yang berbeda tidaklah benar. Selain itu pengelolaan ATK dalam sebuah satker biasanya dikelola satu pintu oleh Kasubbag Renmin atau Kabag Min di kewilayahan. Artinya kebutuhan ATK adalah tidak dikelola langsung oleh bag/sat dalam satu satker.

Intinya adalah, pemecahan paket untuk menghindari lelang jelas melanggar aturan. Kendala kekurangan personil bersertifikat adalah masalah yang berbeda.

Opsi lain, penunjukan langsung dapat juga dilaksanakan apabila proses lelang ulang mengalami kegagalan.

Untuk mengatasi kekurangan personil bersertifikat mungkin dapat diupayakan diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, namun biasanya karena kendala anggaran belum dapat dilaksanakan.

Tulisan ini adalah opini saya pribadi, sekedar masukan untuk rekan-rekan.


Mutasi Polri Desember 2014 Lengkap


Berikut adalah Mutasi Pamen dan Pati Polri bulan Desember 2014. Mohon maaf baru bisa upload. Maklum lagi sibuk tingkat dewa. He..he....

Silahken disedot

DOWNLOAD MUTASI PAMEN DAN PATI POLRI DESEMBER 2014

Kalo tidak bisa download, silahkan request dengan mengirimkan email pada kotak komentar. Salam