Langsung ke konten utama

Postingan

Tahapan Pengadaan Langsung Sampai Dengan 50 Juta Rupiah

Berikut adalah Tahapan Pengadaan Langsung yang Nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

1.    Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses Pengadaan Langsung
2.    Pejabat Pengadaan melakukan proses Pengadaan Langsung Barang dan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan Proses Pengadaan Langsung Barang yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi :
a.    Memesan Barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke Penyedia  Barang/Toko
b.    Melakukan Transaksi
c.    Menerima Barang
d.    Melakukan Pembayaran
e.    Menerima bukti pembelian atau kuitansi
f.    Melaporkan hasilnya kepada Pejabat Pengadaan
3.    Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung
4.    Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian kepada PPK
Bukti Pembelian (Nota) + Kuitansi  digunakan untuk Pengadaan Barang yang nilainya sampai dengan   Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
Bukti Pembel…
Postingan terbaru

Seputar Masalah Pengadaan Makan Tahanan

Sedikit sharing tentang pengadaan makan tahanan.
Posting ini saya sadur dari Blog Mujdi Santosa yang kebetulan pernah ditanyakan oleh rekan-rekan di polres.  Misalnya ada paket penyediaan  makan untuk tahanan pada sebuah polres yang seharusnya pekerjaanya sudah dimulai pada tanggal 1 januari 2016, tetapi karena ada kendala, paketnya belum dilelangkan. Sedangkan pemberian makan kepada tahanan harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. 
Lalu bagaimana solusinya?
Apakah nantinya si pemenang lelang kepada yang memberi pinjaman dan nantinya di bunyikan di dalam kontrak untuk mewajibkan si pemenang lelang untuk mengganti segala biaya yg telah dikeluarkan? Jawabannya TIDAK.
Idealnya untuk pengadaan makan tahanan proses lelang dan tanda tangan kontraknya mendahului tahun anggaran. Bahkan untuk proses lelang mendahului keluarnya DIPA.
Namun bila lelang belum dilaksanakan dan waktunya tidak memungkinkan maka laksanakan pengadaan langsung berupa SPK dari  tanggal 1 Januari samp…

Mutasi Polri September 2015

Berikut adalah isi lengkap ST/1847/IX/2015 tanggal 03 September 2015 tentang Mutasi Pamen dan Pati Polri September 2015

Komjen Pol Drs Budi Waseso Kabareskrim dimutasikan sebagai Pati Bareskrim (Penugasan Sebagai Kepala BNN)

Komjen Pol Drs Anang Iskandar, SH, MH Pati Yanma Polri (Penugasan sebagai Kepala BNN) dimutaskan sebagai Kabareskrim Polri

Irjen Pol Drs Safaruddin NRP 60020779 Wakabaintelkan Polri diangkat sebagai Kapolda Kaltim Untuk melihat lebih lengkap silahkan download DISINI

Alasan Adendum Kontrak Pengadaan

Menurut Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 Adendum dapat dilakukan dengan syarat :

Ayat (1) :
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
a.    menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b.    menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c.    mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d.    mengubah jadwal pelaksanaan.

Ayat (2) :
Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
a.    tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b.    tersedianya anggaran.
Ayat (5) :
Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.


PENJELASAN :
Alasan Adendum Kontrak dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pekerjaan…

Pengadaan ATK diatas Rp 200 Juta

Beberapa rekan bertanya ke saya tentang Pengadaan ATK yang nilainya di atas Rp 200 jt apakah lelang atau pengadaan langsung. Jawaban saya sesuai aturan harus dilelangkan. Ditanya lagi kalau lelang itu ribet dan harus ada panitia pengadaan.

Nah, inilah yang menjadi masalah.

Pemecahan paket karena alasan menghindari lelang jelas tidak boleh (Perpres 54 Pasal 24 ayat 3c), tapi kalau dilelangkan mungkin hampir semua satker belum dapat membentuk kepanitiaan sendiri yang berjumlah minimal 3 dimana semua personil panitia pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan.

Solusinya adalah satker tersebut meminjam personil dari satker lain atau instansi samping yang telah bersertifikat.

Lalu bagaimana dengan opsi pemecahan paket menjadi pengadaan langsung?

Prinsip dasar pengadaan :
1. efisien
2. efektif
3. terbuka dan bersaing
4. transparan
5. adil/tidak diskriminatif
6. akuntabel.

Paket pengadaan diatas 200 jt hanya dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung apabila lokasi pengadaan …

Mutasi Polri Desember 2014 Lengkap

Berikut adalah Mutasi Pamen dan Pati Polri bulan Desember 2014. Mohon maaf baru bisa upload. Maklum lagi sibuk tingkat dewa. He..he....

Silahken disedot

DOWNLOAD MUTASI PAMEN DAN PATI POLRI DESEMBER 2014

Kalo tidak bisa download, silahkan request dengan mengirimkan email pada kotak komentar. Salam

Mutasi Polri Akhir Oktober 2014

Berikut adalah mutasi Perwira Menengah (Pamen) Polri per tanggal 30 Oktober 2014 yaitu ST Kapolri Nomor : ST/2140/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.
AKBP Jonson Marudit Hasibuan Kapolres Halmahera Timur mutasi sebagai Wadir Sabhara Polda Maluku Utara. Jonson digantikan oleh AKBP Albertus Bambang.
Karo SDM Polda Papua juga jabatan yang bergeser dari Kombes Pol Drs Hindra Susfitri kepada Kombes Pol Drs Cok Bagus Yudayasa dll.
Untuk melihat lebih lengkap silahkan didownload pada lin di bawah ini!
Download