Perpres Tentang Remunerasi BNN

remunerasi bnn


Bulan November tahun lalu, tepatnya tanggal 19 November 2012 Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Seperti biasanya bila perpres tersebut akan ada turunannya berupa Peraturan Kepala BNN sebagai petunjuk atau pedoman teknisnya.

Nah, bulan Februari 2013 ini sebagian pegawai di lingkungan BNN sudah menerima tunjangan kinerja atau remunerasi. Mengapa saya sebut sebagian? Karena belum semua pegawai negeri di lingkungan BNN mendapatkan remunerasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan kepada BNN. 

Remunerasi didahulukan kepada pegawai yang TMT SKEP nya minimal Januari 2012. Sedangkan TMT SKEP setelahnya harus menunggu pengusulan berikutnya. Saat ini pegawai di BNN khususnya di daerah kebanyakan adalah Pegawai Negeri Sipil dari pemda setempat dan Anggota Polri yang dipekerjakan.

Status pegawai dipekerjana ini juga menjadi dilema untuk pemberian tunjangan kinerjanya. Sebab di bebeberapa daerah berbeda nominal tunjangan kinerjanya. Jadi beberapa PNS dari pemda ada yang masih menerima tunkin dari pemda dan konsekuensinya remunerasi dari BNN tidak diberikan.

Berbeda dengan yang dari Polri, yang memang sudah dihentikan remunerasinya sesuai dengan Perpres 73 Tahun 2010 bahwa setiap anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi Polri maka yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan kinerja. Artinya anggota Polri yang bertugas di BNN sudah otomatis berhak atas remunerasi dari BNN.

Oke, selamat buat rekan-rekan di BNN semoga menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu!

Oh yah hampir lupa, silahkan download Perpres Nomor 118 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan lampirannya yang berisikan besaran remunerasi BNN.

Download


Artikel Terkait

0 komentar:

Poskan Komentar