Langsung ke konten utama

Perpres Tentang Remunerasi BNN

remunerasi bnn


Bulan November tahun lalu, tepatnya tanggal 19 November 2012 Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Seperti biasanya bila perpres tersebut akan ada turunannya berupa Peraturan Kepala BNN sebagai petunjuk atau pedoman teknisnya.

Nah, bulan Februari 2013 ini sebagian pegawai di lingkungan BNN sudah menerima tunjangan kinerja atau remunerasi. Mengapa saya sebut sebagian? Karena belum semua pegawai negeri di lingkungan BNN mendapatkan remunerasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan kepada BNN. 

Remunerasi didahulukan kepada pegawai yang TMT SKEP nya minimal Januari 2012. Sedangkan TMT SKEP setelahnya harus menunggu pengusulan berikutnya. Saat ini pegawai di BNN khususnya di daerah kebanyakan adalah Pegawai Negeri Sipil dari pemda setempat dan Anggota Polri yang dipekerjakan.

Status pegawai dipekerjana ini juga menjadi dilema untuk pemberian tunjangan kinerjanya. Sebab di bebeberapa daerah berbeda nominal tunjangan kinerjanya. Jadi beberapa PNS dari pemda ada yang masih menerima tunkin dari pemda dan konsekuensinya remunerasi dari BNN tidak diberikan.

Berbeda dengan yang dari Polri, yang memang sudah dihentikan remunerasinya sesuai dengan Perpres 73 Tahun 2010 bahwa setiap anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi Polri maka yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan kinerja. Artinya anggota Polri yang bertugas di BNN sudah otomatis berhak atas remunerasi dari BNN.

Oke, selamat buat rekan-rekan di BNN semoga menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu!

Oh yah hampir lupa, silahkan download Perpres Nomor 118 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan lampirannya yang berisikan besaran remunerasi BNN.

Download


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Susunan Dokumen Kontrak

Cara Menyusun Dokumen Kontrak Salah satu pekerjaan yang agak rancu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bagaimana menyusun dokumen-dokumen kontrak tersebut. Saya sudah melihat banyak dokumen-dokumen pengadaan, namun sepertinya tidak ada yang sama dalam hal urut-urutan atau susunannya. 
Maksud saya susunan dalam penjilidan Ada yang membuat Surat Perjanjian Saya tidak mengatakan susunan tersebut salah, namun sepertinya pejabat/panitia pengadaan (termasuk saya) masih bingung dalam membuat susunan dokumen kontrak tersebut. 
Hasil konsultasi dengan master-master pengadaan dan hasil pencarian di Google, acuan kita dalam menyusun dokumen kontrak adalah Surat Perjanjian (Kontrak).
Bila anda lihat di naskah surat perjanjian yang ada dalam standar dokumen pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP anda dapat lihat pada poin berikut :
dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
adendum Surat Perjanjian (apabila ada);pokok perjan…