Syarat-Syarat Pemilihan Langsung Pascakualifikasi

Informasi ini saya mau bagikan untuk anda yang bertugas sebagai pejabat atau panitia pengadaan barang dan jasa. Kebetulan saya lagi sibuk membuat dokumen pemilihan langsung untuk pengadaan barang dan jasa di kantor.

Sebenarnya Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 sudah memuat syarat-syarat atau kriteria metode pengadaan pemilihan langsung pascakualifikasi.

Namun point-point di bawah ini saya sarikan dari Perpres 70 Tahun 2012 tersebut khusus metode pemilihan langsung. 

Oke, berikut ini adalah hal-hal yang harus anda perhatikan dalam melaksanakan Pemilihan Langsung.

  • Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  • Penyedia harus memiliki dukungan keuangan dari bank
  • Dilakukan melalui proses pascakualifikasi. Pengertian Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.
  • Harus diumumkan di LPSE
  • Tidak ada tidak ada negosiasi teknis dan harga
  • TAHAPAN :
    1. pengumuman;
    2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
    3. pemberian penjelasan;
    4. pemasukan Dokumen Penawaran;
    5. pembukaan Dokumen Penawaran;
    6. evaluasi penawaran;
    7. evaluasi kualifikasi;
    8. pembuktian kualifikasi;
    9. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
    10. penetapan pemenang;
    11. pengumuman pemenang;
    12. sanggahan; dan
    13. sanggahan banding (apabila diperlukan).
  • KETETAPAN WAKTU
    1. Penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja;
    2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
    3. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
    4. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian
    5. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
    6. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
    7. Dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
    8. untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan
    9. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
  • SANGGAHAN
  1. Bila ada sanggahan dari peserta lelang Panitia wajib memberikan jawaban tertulis   atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
  2. Bila peserta tidak puas atas jawaban sanggahan, peserta dapat melakukan banding kepada Pimpinan KLDI dgn waktu 5 hari kerja
  3. Peserta yang melakukan sanggahan membayar Jaminan Sanggahan Banding sebesar 1 % dari total HPS
  4.  Adanya sanggahan menghentingkan proses lelang
  • Panitia menyatakan Gagal Pemilihan langsung apabila : 
  1. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;
  2. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;
  3. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
  4. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
  5. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  6. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; 
  7. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
  8. sanggahan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar;
  9. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau 
  10. pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidakmelebihi nilai total HPS.

Artikel Terkait

0 komentar:

Poskan Komentar