Pengadaan Eproc dan Non Eproc Pemerintah. Wajibkah?

Untuk rekan-rekan yang berkecimpung di bidang pengadaan barang dan jasa pasti sudah tahu tentang pengadaan secara elektronik. Istilah kerennya kita sebut E-Procurement atau eproc. Entah mengapa memang kita lebih suka menyebut dalam istilah kerennya ketimbang bahasa Indonesia bahasa kita sendiri.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (ada juga yang menyebut Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya) tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pengertian eproc dijelaskan sebagai berikut :

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Saya mencoba mencari di perpres dan penjelasannya adakah kata-kata yang menyebutkan wajib eproc? Ternyata tidak ada.  Kemudian saya bertanya kepada para master atau pakar pengadaan seperti Pak Fahrurozi dan Pak Kasiman Berutu, apa dasar hukum kewajiba melaksanakan pengadaan E-Procurement. 

Ternyata jawaban yang saya dapat kurang lebih sama. Perpres 70 Tahun 2012 tidak menyuratkan tentang kewajiban pengadaan eproc bagi KLDI. Wajib eproc justru tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012. 

Anda bisa melihatnya di butir 147 pada lampiran Inpres tersebut yang mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (E-Proc) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Namun uniknya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang bisa kita lihat di situs LPSE masih ada pilihan lelang eproc dan non eproc. Kalau anda kurang yakin cobalah buka salah situs LPSE instansi mana saja. Pasti ada konten Cari Lelang Non Eproc dan lihat masih banyak panitia pengadaan/ULP yang memilih lelang non eproc. Nilai HPS nya bukan hanya di bawah 200 juta rupiah namun sampai milyaran rupiah.

Ini tentunya membingungkan panitia/ULP karena sepertinya hal tersebut sah-sah saja. Memang kalau kita amati kekuatan Perpres atau Inpres sepertinya "lemah" Seperti yang dikatakan Khalid Mustafa seorang spesialis pengadaan melanggar perpres atau inpres tidak ada konsekwensi hukum pidana atau perdata. 

Kalaupun ketika sebuah paket pengadaan terbukti merugikan negara udang-undang yang dipakai adalah undang-undang yang relevan semisal undang-undang tindak pidana korupsi.

Kembali ke soal eproc. Menurut saya bila anda ingin melaksanakan satu paket pengadaan secara non eproc dan anda yakin prosedurnya benar maka itu sah-sah saja. Namun akan menjadi pertanyaan mengapa harus menggunakan non eproc (manual) sementara sudah dibangun sistem pengadaan canggih semacam SPSE.

Sejatinya SPSE dibangun untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan eproc juga untuk meminimalisir penyelewengan uang negara dan mempermudah pengawasan. 

Akan tetapi eproc hanyalah sebuah sistem, dan tidak bisa menjamin proses pengadaan bersih dan bebas dari KKN. Bang Napi bilang selagi ada peluang dan kesempatan maka kejahatan tetap ada.

Note :
Tulisan ini tak bermaksud untuk mengajak anda untuk melaksanakan pengadaan secara non eproc, hanya sekedar memberi gambaran saja. Prinsipnya lakukanlah proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara benar.

Artikel Terkait

3 komentar:

  1. Numpang nimbrung Bung Asa....berdasarkan pengamatan yang saya lihat..bahwa masih adanya lelang dengan non e-proc di beberapa instansi pemerintah sebagai berikut :
    1. Harus ditinjau terlebih dahulu anggaran yang digunakan merupakan APBN atau APBD.
    2. Selama itu nilai dan kegiatannya masih dibawah 200 juta dan merupakan kegiatan khusus sesuai Perpres 54 TH 2010 beserta perubahannya, maka syah-syah saja dilaksanakan lelang secara non e-proc, yang penting tetap diumumkan secara terbuka baik melalui website pemerintahan, portal LKPP, LPSE dan papan pengumuman resmi yang dapat dibaca, sehingga tidak ada dusta diantara kita.
    3. Terdapat otorisasi pengelolaan anggaran dengan memberikan kewenangan penuh kepada pejabat baik sebagai Pengguna Anggaran maupun Kuasa Pengguna Anggaran dibeberapa instansi pemerintah, sebagai contoh Kepala Daerah diberikan kewenangan atas pengelolaan anggaran APBD diwilayahnya sesuai UU 32 TH 2004 dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah berdasarkan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    4. Berdasarkan hirarki Undang-Undang betul bahwa Keppres, Perpres dan Inpres kedudukannya diatas Peraturan Daerah, dan idealnya Perda yang dikeluarkan harus searah dengan aturan yang ada diatasnya. Permasalahannya bahwa apakah Perda telah mengakomodir hal tersebut.....Berdasarkan tinjauan hukum bahwa nyawa dan arah dari suatu aturan yang dikeluarkan dapat dilihat dari konsideran yang terdapat dalam aturan itu sendiri. Dalam Perda baik yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Bupati apakah konsiderannya telah mencantumkan aturan-aturan tersebut...bila tdk terdapat maka tidak dapat disalahkan secara hukum bahwa para SKPD masih melaksanakan lelang non e-proc untuk nilai diatas 200 juta dan secara institusi bahwa para SKPD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah..hanya saja mungkin secara etika bahwa para SKPD dianggap tidak mengerti aturan atau tidak memiliki etika moral terhadap hirarki Undang-Undang dan secara hukum Para Gubernur dan Bupati lah yang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi dikarenakan Kepala Daerah adalah sebagai PA/KPA dalam pengelolaan APBD.

    Ini menurut pendapat saya pribadi Bung Asa.... terima kasih.


    BalasHapus
  2. Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

    BalasHapus
  3. @putra saputra

    @putra saputra : Thanks atas komentarnya. Intinya memang regulasi tentang Pengadaan Barang/Jasa khususnya Pelelangan secara elektronik measih perlu perbaikan

    BalasHapus