Langsung ke konten utama

Perkap 2013 : Tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Polri

Halo rekan-rekan anggota Polri di seluruh Indonesia. Malam ini saya mau bagikan file download Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2013 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur Polri. 

Perkap ini memang sudah lama ditunggu oleh rekan-rekan anggota Polri yang bertugas di luar instansi Polri seperti di BNN, KPK, BUMN, Kemenko Polhukam, LO Negara Lain, Ajudan Pejabat Daerah dan lain-lain.

Peraturan Kapolri pertama di tahun 2013 ini lebih rinci mengatur tentang hak dan kewajiban anggota Polri yang bertugas di luar Polri. Seperti jabatan, pembinaan karir, pendidikan, masa tugas, persyaratan serta tata cara penugasan.

Yang menurut saya baru di Perkap ini adalah masa penugasan yang dibatasi hanya 2 tahun. Saya kutip isi pasal 10 :


Masa Penugasan Pasal 10
  1. Masa penugasan Anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali atas persetujuan Kapolri.
  2.  Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikesampingkan dalam hal untuk kepentingan organisasi Polri atau pembinaan karier. 
  3. Kapolri dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan perpanjangan kepada Kapolda untuk penugasan di tingkat Polda. 
Oke, untuk melihat dan mempelajari lebih lengkap silahkan anda download pada link di bawah ini.

Download Peraturan Kapolri 01 Tahun 2013


Oh yah ada yang kurang jelas pada Perkap ini yaitu mengenai PNS Polri, apakah dapat juga ditugaskan di luar struktur Polri. Memang di pasal 1 ayat 2 ada disebutkan yang dimaksud dengan anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri. 

Mengacu pada UU No. 2 Tahun 2002 Pegawai Negeri di Polri adalah anggota kepolisian RI dan Pegawai Negeri Sipil.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Susunan Dokumen Kontrak

Cara Menyusun Dokumen Kontrak Salah satu pekerjaan yang agak rancu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bagaimana menyusun dokumen-dokumen kontrak tersebut. Saya sudah melihat banyak dokumen-dokumen pengadaan, namun sepertinya tidak ada yang sama dalam hal urut-urutan atau susunannya. 
Maksud saya susunan dalam penjilidan Ada yang membuat Surat Perjanjian Saya tidak mengatakan susunan tersebut salah, namun sepertinya pejabat/panitia pengadaan (termasuk saya) masih bingung dalam membuat susunan dokumen kontrak tersebut. 
Hasil konsultasi dengan master-master pengadaan dan hasil pencarian di Google, acuan kita dalam menyusun dokumen kontrak adalah Surat Perjanjian (Kontrak).
Bila anda lihat di naskah surat perjanjian yang ada dalam standar dokumen pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP anda dapat lihat pada poin berikut :
dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
adendum Surat Perjanjian (apabila ada);pokok perjan…