Langsung ke konten utama

Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Konstruksi


Untuk rekan-rekan yang menjadi pejabat atau panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah, saya ada contoh-contoh dukumennya. Pemerintah melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebenarnya telah mengeluarkan standar dokumen pengadaan atau standard bidding document biasanya disingkat SBD atau SDP.

Sebuah dokumen pengadaan dibedakan atas jenis pengadaany. Misalnya pengadaan barang, pekerjaan kosntruksi, jasa dan jasa lainnya. Ada juga berdasarkan metodenya apakah melalui lelang atau pengadaan langsug.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ada beberapa kriteria pengadaan langsung yaitu :
  • Jumlah nominal Pengadaan Barang/Jasa/ Konstruksi sampai dengan Rp 200.000.000 dan Jasa Konsultan sd Rp 50.000.000
  • Ditangani oleh Pejabat pengadaan  1(satu) orang
  • Tanpa melalui lelang / seleksi / penunjukan langsung
  • Penyedia Barang/Jasa/Konstruksi ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan
  • Menggunakan satu sampul (digabung menjadi satu dokumen)
  • Menggunakan bukti pembelian/pembayaran / kwitansi
  • Menggunakan SPK (surat perintah kerja)
  • BA KlarifikasiBA Negosiasi teknis dan harga dgn penyedia
  • Khusus Jasa Konsultan  =>Dok Permintaan penawaran, BA Klarfikasi, Negosiasi teknis dan Harga
  • HPS dibuat oleh PPK (sesuai kebutuhan)
  • dll
Salah satu hal yang cukup membingungkan pejabat pengadaan barang dan jasa (khususnya pemula) adalah bagaimana cara menyusun dokumen pengadaan. Bagaimana urut-urutannya, mana yang dibuat terlebih dahulu.

Nah, buat anda saya akan bagikan contoh dokumen pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang dibuat menggunakan MS Exel. Bila anda kurang menguasai Exel saya juga ada versi MS Word. Anda tinggal mengganti judul paket pengadaan, instansi, nilai kontrak dan yang lainnya. File ini sudah disusun sesuai tahapan yaitu :
Jadwal Pengadaan Langsung
Undangan Pengadaan Langsung
Tanda terima undangan Pengadaan Langsung
Daftar Pemasukan Sampul Penawaran
Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran
Lampiran BA Pembukaan Sampul Penawaran
Berita Acara Hasil Koreksi Aritmatik
Lampiran BA Koreksi Aritmatik
Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
Lampiran BA Evaluasi Penawaran
Undangan Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Harga
Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya
Lampiran Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa
Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa
Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan
Berita Acara Serah Terima Dokumen Dan Hasil Pengadaan
Lampiran BA Serah Terima Dokumen Dan Hasil Pengadaan
Untuk anda yang berminat silahkan menghubungi saya lewat email parhusp@gmail.com atau SMS ke : 081345245940 nanti akan saya kirimkan lewat email.

Catatan :
Berhubung banyaknya peminat contoh dokumen ini saya memutuskan untuk mengenakan biaya  dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp 50.000 ke nomor saya 081345245940.
Terimakasih Atas Perhatiannya.

Baca Juga Dokumen Pengadaan Langsung Barang

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Satuan Tiga Apa Artinya?

Tadi malam saya nonton acara  Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. Banggar DPR menyebutkan bawa Komisi Tiga membahas satuan tiga anggaran K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi ).
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan satuan tiga itu? Saya mencoba mencari pengertian satuan tiga dari berbagai sumber.
Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi (gambaran) program dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit Eselon I , dan Iingkup Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga Negara.
Sebenarnya bila DPR harus membahas satuan tiga anggaran ini, hal ini menjadi dilema. Mengapa? Di satu sisi pembahasan satuan tiga memerlukan waktu dan energi karena DPR harus membahas secara mendetail anggaran yang diajukan oleh K/L/D/I. 
Di sisi lain, bila DPR tidak membahas satuan tiga ini, maka DPR seolah buta rincian anggaran yang diajukan K/L/D/I. Ada anggapan hal ini berpotensi penyelewengan anggaran.