Langsung ke konten utama

Pengertian Remunerasi Itu Apa Sih?

Sebenarnya dulu saya sudah membahas ini di blog saya terdahulu. Apa sebenarnya pengertian remunerasi. Dulu saya ingat ada salah seorang pejabat yang dengan ngototnya dia bilang yang benar adalah renumerasi yang artinya penomoran kembali alias renumer. Bahkan media nasional juga kadang ada yang menuliskan renumerasi.

Lalu mana yang benar, remunerasi atau renumerasi?

Sekarang masih kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara resmi arti kata remunerasi adalah pemberian hadiah (penghargaan atas jasa dsb); imbalan. Saya sudah membaca beberapa dasar hukum (Peraturan Presiden) sepertinya tidak ada memuat kata remunerasi. Yang ada adalah kata tunjangan kinerja. Jadi sebutan tunjangan kinerja sama dengan remunerasi.

Kalau kurang yakin coba anda download dan baca Perpres tentang tunjangan kinerja di lingkungan Polri (download DI SINI) atau di lingkungan BNN (download DI SINI).

Biasanya pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi tertuang dalam Peraturan Presiden dan untuk melihat besarannya atau grade-nya anda bisa melihat di lampirannya.

Bulan Desember lalu Presiden telah menandatangani pemberian remunerasi terhadap 20 instansi pemerintah. Saya dengar besaran remunerasi ini akan dinaikkan lagi, namun belum ada kejelasan informasi tersebut. Karena pemberian remunerasi ini juga pastinya harus memperhatikan beban anggaran negara.

Jadi sudah jelas yah, yang benar adalah REMUNERASI bukan renumerasi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Satuan Tiga Apa Artinya?

Tadi malam saya nonton acara  Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. Banggar DPR menyebutkan bawa Komisi Tiga membahas satuan tiga anggaran K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi ).
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan satuan tiga itu? Saya mencoba mencari pengertian satuan tiga dari berbagai sumber.
Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi (gambaran) program dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit Eselon I , dan Iingkup Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga Negara.
Sebenarnya bila DPR harus membahas satuan tiga anggaran ini, hal ini menjadi dilema. Mengapa? Di satu sisi pembahasan satuan tiga memerlukan waktu dan energi karena DPR harus membahas secara mendetail anggaran yang diajukan oleh K/L/D/I. 
Di sisi lain, bila DPR tidak membahas satuan tiga ini, maka DPR seolah buta rincian anggaran yang diajukan K/L/D/I. Ada anggapan hal ini berpotensi penyelewengan anggaran.