Langsung ke konten utama

PP 48 Tahun 2013 Tentang Gaji 13


Update :
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Gaji 13 juga sudah keluar yaitu PMK Nomor: 92 Tahun 2013. Anda bisa download dan baca DI SINI
 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Tahun Anggaran 2013 telah ditandatangi oleh Presiden RI tanggal 20 Juni 2013. Tentunya ini kabar baik buat Pegawai Negeri dan pesiunan di seluruh Tanah Air. Karena PP inilah sebagai dasar hukum pembayaran Gaji 13.

Pasal 2 PP 48 Tahun 2013 menyebutkan besaran gaji 13 yang diterima adalah sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2013. Dan pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa gaji 13 dibayarkan pada bulan Juni 2013.

Namun pada pada pasal 5 ayat 2 dikatakan bahwa dalam hal pemberian gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juni maka akan dibayarkan setelah bulan Juni 2013.

Untuk melihat dan mendownload PP 48 Tahun 2013 silahkan klik DI SINI

Semoga bermanfaat!

Komentar

  1. Pada pasal 3 ayat 1 dan 3 (a) trdapt hal yg lebih menggembirakan lg yaitu selain gaji pokok,tunjgn keluarga,tnjngan jabatan/umum...besaran gaji 13 ditambah jg dg tunjangan kinerja..Mantaaaaaapppp....

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Satuan Tiga Apa Artinya?

Tadi malam saya nonton acara  Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. Banggar DPR menyebutkan bawa Komisi Tiga membahas satuan tiga anggaran K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi ).
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan satuan tiga itu? Saya mencoba mencari pengertian satuan tiga dari berbagai sumber.
Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi (gambaran) program dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit Eselon I , dan Iingkup Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga Negara.
Sebenarnya bila DPR harus membahas satuan tiga anggaran ini, hal ini menjadi dilema. Mengapa? Di satu sisi pembahasan satuan tiga memerlukan waktu dan energi karena DPR harus membahas secara mendetail anggaran yang diajukan oleh K/L/D/I. 
Di sisi lain, bila DPR tidak membahas satuan tiga ini, maka DPR seolah buta rincian anggaran yang diajukan K/L/D/I. Ada anggapan hal ini berpotensi penyelewengan anggaran.