Langsung ke konten utama

Jaminan Pemeliharaan

Jaminan pemeliharaan yang saya mau bahas adalah jaminan pemeliharaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sepanjang yang saya tahu jaminan pemeliharaan diberikan penyedia kepada PPK apabila serah terima pekerjaan telah dilakukan. Nilainya adalah sebesar lima persen dari nilai kontrak. 

Sebenarnya penyedia bisa saja tidak memberikan jaminan pemeliharaan tapi memberikan retensi. Retensi adalah penahanan pembayaran. Artinya PPK hanya membayar 95 persen saja nilai kontrak. Lima persen lagi ditahan sebagai jaminan pemeliharaan.

Namun ternyata pemahamana saya tentang jaminan pemeliharaan tidak sesederhana itu. Sebagaimana yang ditulis oleh Abu Sopian, S.H., M.M. Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Palembang tentang Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012

Ternyata ada juga semacam dilema tentang jaminan pemeliharaan ini. Berikut tulisan Abu Sopian, S.H., M.M yang saya kutip dari sumber di atas.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pasal Pasal 71 ayat   (4) berbunyi   “Penyedia   pekerjaan   konstruksi   memilih   untuk memberikan jaminan pemeliharaan atau memberikan retensi”

Ketentuan tersebut ternyata berbenturan dengan pasal 89 ayat (5) yang berbunyi “PPK menahan  sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan”

Retensi  adalah  bagian  pembayaran  yang  ditahan  oleh  PPK  (belum  dibayarkan kepada penyedia) sebagai jaminan bahwa pihak penyedia akan melaksanakan kewajibannya   melakukan  pemeliharaan    terhadap   hasil   pekerjaannya   apabila terdapat kerusakan yang perlu diperbaiki selama masih dalam masa pemeliharaan. 

Contohnya pembangunan gedung telah selesai 100% dan diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 10 Juni 2012. Dalam kontrak diatur masa pemeliharaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak serah terima pertama. Karena itu pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah selesai 100% tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama dibayarkan sebesar 95% dari nilai kontrak.  Sisa kontrak sebesar 5% ditahan sebagai retensi dan baru akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir dan telah dilakukan serah terima kedua yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua.

Menurut pasal 71 ayat (4) setelah dilakukan serah terima pertama penyedia boleh memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan atau memberikan retensi. Dalam hal penyedia memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan maka atas prestasi pekerjaan yang telah selesai 100% dapat dibayarkan lunas 100% dengan syarat penyedia menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak sebagai jaminan bahwa jika terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan pihak penyedia akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.   

Apabila selama masa pemeliharaan  terdapat  kerusakan  dan  penyedia  tidak  melaksanakan  perbaikan maka PPK mencairkan jaminan pemeliharaan tersebut untuk sisetorkan ke rekening Kas Negara.

Rumusan pasa 71 ayat (4) memberikan alternatif kepada penyedia untuk memilih apakah mau menerima pembayaran sebesar 95% dan menyisakan pembayaran sebesar 5% sebagai retensi atau mau menerima pembayaran sebesar 100% dengan syarat   menyerahkan   jaminan   pemeliharaan   sebesar   5%   dari   nilai   kontrak. Sementara  rumusan  pasal  89  ayat  (5)  tidak  memberikan  alternatif  kepada  PPK untuk memilih sehingga secara gramatikal pasal ini harus ditafsirkan bahwa PPK wajib menahan sebagian pembayaran sebesar 5% dari nilai kontrak sebagai retensi.

Apabila  penyedia  menggunakan  haknya  untuk  memilih  menerima  pembayaran 100% dan menyerahkan jaminan pemeliharaan, maka permintaan pembayaran dari penyedia akan ditolak oleh PPK karena PPK harus menerapkan pasal 89 ayat (5). Karena itu ketentuan ini akan berpotensi menimbulkan perselisihan antara penyedia dengan PPK.

Memang bila dikaji lebih jauh rumusan kalimat pasal 89 ayat (1) yang berbunyi “PPK menahan   sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan”,   di antara kata PPK dan kata menahan pada awal kalimat tersebut tidak ada kata-kata “wajib” atau “harus” sehingga dapat diartikan bahwa PPK tidak wajib menahan retensi dan boleh saja membayar 100% dengan menerima jaminan pemeliharaan dalam bentuk surat jaminan.   

Tetapi di antara kata PPK dan kata menahan pada awal kalimat tersebut tidak pula ada kata “dapat” atau “boleh”.  Karena itu harus diartikan bahwa PPK wajib menahan retensi sebesar 5% tersebut.    Kemungkinan perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa pasal tersebut bersifat ambigu.

Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya Perihal Undang-Undang terbitan
Rajawali Pers Cetakan ke 1 tahun 2010 halaman 176 mengatakan:
“Dalam memahami norma dalam undang-undang, “the cardinal rule of interpretation” yang diakui secara umum ialah bahwa metode pertama yang harus diterapkan adalah metode penafsiran gramatikal atau harfiah (grammatical or literal interpretation).  Jika metode ini tidak memuaskan barulah metode lain diterapkan”

Lalu bagaimana kesimpulannya?

Saya ambil simpelnya saja dan tidak menyalahi aturan. Apabila penyedia telah menyerahkan jaminan pemeliharaan maka PPK dapat membayarkan kontrak seluruhnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Susunan Dokumen Kontrak

Cara Menyusun Dokumen Kontrak Salah satu pekerjaan yang agak rancu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bagaimana menyusun dokumen-dokumen kontrak tersebut. Saya sudah melihat banyak dokumen-dokumen pengadaan, namun sepertinya tidak ada yang sama dalam hal urut-urutan atau susunannya. 
Maksud saya susunan dalam penjilidan Ada yang membuat Surat Perjanjian Saya tidak mengatakan susunan tersebut salah, namun sepertinya pejabat/panitia pengadaan (termasuk saya) masih bingung dalam membuat susunan dokumen kontrak tersebut. 
Hasil konsultasi dengan master-master pengadaan dan hasil pencarian di Google, acuan kita dalam menyusun dokumen kontrak adalah Surat Perjanjian (Kontrak).
Bila anda lihat di naskah surat perjanjian yang ada dalam standar dokumen pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP anda dapat lihat pada poin berikut :
dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
adendum Surat Perjanjian (apabila ada);pokok perjan…