Langsung ke konten utama

Update : Mutasi Pamen Polri Bulan Agustus 2013

Berikut adalah isi lengkap ST/1727/VIII/2013 tentang Mutasi Pamen Polri setingkat AKBP dan Kombes Pol  di bulan Agustus 2013.

Mutasi tersebut adalah untuk 388 Pamen Mabes Polri dan jajaran seluruh Indonesia. Seperti Kapolres Mojokerto diisi oleh AKBP Muji Ediyanto yang sebelumnya menjadi Koorspripim Polda Jatim.

Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro dimutasi menjadi Kasubbag Prodsus Bagrod Roanalis Baintelkam Polri. Posisi Kapolres Kediri Kota diisi AKBP Budhi Herdi Susianto yang selama ini menjabat Kasubbagmut Jobpamen Bagmut Job Robinkar SSDM Polri.

Kapolres Ngawi AKBP Eddy Djunaedi menjadi Wadirlantas Polda Sumatra Barat. Penggantinya adalah AKBP Valentino Alfa Tatareda yang selama ini sebagai Kasubdit Regident Dirlantas Polda Jatim

Kapolres Bukittinggi AKBP Eko Nugrohadi dimutasi men­jadi Waka SPN Polda Jateng di­ganti­kan AKBP Amir­jan, se­belum­nya menjabat sebagai Kapolres Padang Pariaman. Kemudian Kapolres Padang Pariaman diisi oleh AKBP Tofik Ismail dari Kasu­bag Binpers Bag. SDM Roren­min Lemdikpol.

Kemudian Kapolres Tanah Datar AKBP Lutfi Martadian dipindahkan menjadi Kabid Propam Polda Sumbar, dan digantikan oleh AKBP Nina Febri Linda dari Kasubagsun PP Bagsunkum Rosiunluhkum Divkum Polri.

Untuk lebih lengkap silahkan download ST/1727/VIII/2013 DI SINI

Semoga Bermanfaat!

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Satuan Tiga Apa Artinya?

Tadi malam saya nonton acara  Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. Banggar DPR menyebutkan bawa Komisi Tiga membahas satuan tiga anggaran K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi ).
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan satuan tiga itu? Saya mencoba mencari pengertian satuan tiga dari berbagai sumber.
Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi (gambaran) program dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit Eselon I , dan Iingkup Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga Negara.
Sebenarnya bila DPR harus membahas satuan tiga anggaran ini, hal ini menjadi dilema. Mengapa? Di satu sisi pembahasan satuan tiga memerlukan waktu dan energi karena DPR harus membahas secara mendetail anggaran yang diajukan oleh K/L/D/I. 
Di sisi lain, bila DPR tidak membahas satuan tiga ini, maka DPR seolah buta rincian anggaran yang diajukan K/L/D/I. Ada anggapan hal ini berpotensi penyelewengan anggaran.