Langsung ke konten utama

Download Perkap Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengadaan CPNS Polri

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2013 adalah tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap ini mengatur tentang tata cara penerimaan dan penempatan CPNS di lingkungan Polri.

Salah satu isi Perkap ini mengatur Persyaratan umum setiap calon/pelamar yang ingin menjadi CPNS Polri. Sebagaimana persyaratan umum bagi pemalar adalah sebagai berikut :

a. warga negara Republik Indonesia;
b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
c. berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun bagi dokter umum, dokter gigi, apoteker, psikolog atau dosen, yang telah mengabdi pada instansi pemerintah/lembaga swasta berbadan hukum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 dan sampai saat ini masih melaksanakan tugas tersebut;
d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
e. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
h. tidak tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
i. berkelakuan baik;
j. sehat jasmani dan rohani;
k. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
l. bersedia menunaikan masa bakti minimal 5 (lima) tahun, terhitung saat pengangkatannya sebagai CPNS Polri;
m. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum masa bakti minimal 5 (lima) tahun berakhir, bukan oleh karena dinas;
n. terdaftar sebagai pencari kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kantor Wilayah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat;
o. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik (Parpol); dan
p. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain.

Untuk lebih lengkapnya silahkan download Perkap Nomor 4 Tahun 2013 pada link di bawah ini!

Download Perkap Nomor 4 Tahun 2013


Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Susunan Dokumen Kontrak

Cara Menyusun Dokumen Kontrak Salah satu pekerjaan yang agak rancu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bagaimana menyusun dokumen-dokumen kontrak tersebut. Saya sudah melihat banyak dokumen-dokumen pengadaan, namun sepertinya tidak ada yang sama dalam hal urut-urutan atau susunannya. 
Maksud saya susunan dalam penjilidan Ada yang membuat Surat Perjanjian Saya tidak mengatakan susunan tersebut salah, namun sepertinya pejabat/panitia pengadaan (termasuk saya) masih bingung dalam membuat susunan dokumen kontrak tersebut. 
Hasil konsultasi dengan master-master pengadaan dan hasil pencarian di Google, acuan kita dalam menyusun dokumen kontrak adalah Surat Perjanjian (Kontrak).
Bila anda lihat di naskah surat perjanjian yang ada dalam standar dokumen pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP anda dapat lihat pada poin berikut :
dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
adendum Surat Perjanjian (apabila ada);pokok perjan…