Langsung ke konten utama

Penerimaan Bintara Polri 2014

Penerimaan Brigadir Polri dengan kuota nasional 17.750 orang yang terdiri dari 10.750 orang Brigadir Polisi Laki-Laki dan 7.000 Brigadir Polisi Wanita.
Buka pendidikan pada tanggal : 3 Juni 2014
Lama pendidikan 7 Bulan

Segera daftarkan diri atau keluarga anda di Biro SDM Polda dan Polres Setempat. Pendaftaran terlebih dahulu dilakukan secara online di www.penerimaan.polri.go.id

Persyaratannya Umum :

1. Berijazah serendah-rendahnya SMU/MA dan SMK SEMUA JURUSAN, dengan nilai akhir (gabungan nilai UN dan Nilai Sekolah) minimal 6,0.
2. Bagi yang masih duduk di kelas XII atau yg akan lulus tahun 2014 menggunakan rata-rata rapor semester 1 kelas XII minimal 6,0.
3. Umur pada saat pembukaan pendidikan (Juni 2014)minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 22 tahun.
4. Tinggi badan minimal PRIA 163 dan Polwan 155cm.
5. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan ditambah 2 tahun setelah lulus.
6. Bersedia menjalani ikatan dinas minimal 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Bripda.
7. Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 tahun.
8. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain.
9. Pada saat mendaftar telah berdomisili di wilayah Polda atau Polres tempat pendaftaran minimal 1 tahun, dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan dari Kades/Lurah dan KK
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Persyaratan Administrasi :

1. Fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir (Terbaru)
2. Fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir (Terbaru)
3. Fotokopi Ijazah Terakhir yang dilegalisir pihak sekolah (Terbaru)
4. Bagi siswa kelas XII menyertakan fotokopi rapor semester 1 yang dilegalisir pihak sekolah (Terbaru)
5. Mengisi blangko biodata sebagai data pendaftaran resmi.
6. Seluruh persyaratan yang disiapkan dimasukkan dalam map warna kuning

Jadwal

26 Mar - 15 Apr : Pendaftaran
26 Mar - 15 Apr : Rikmin Awal
16 Apr : Pengumuman Rikmin Awal
19 Apr : Arahan Ortu dan TTD Pakta Integritas
19 - 30 Apr : Rikkes 1 dan Pengumuman
2 - 3 Mei : Rik Psikologi dan Pengumuman
4 - 8 Mei : Rikkes 2 dan Pengumuman
9 - 13 Mei : Uji Jasmani dan Pengumuman
14 - 16 Mei : Uji Akademik dan Pengumuman
17 - 19 Mei : Pendalaman PMK
26 - 28 Mei : Rikmin Akhir
30 Mei : Sidang Terbuka dan Pengumuman
3 Juni : Buka Pendidikan

Perhatian :

1.    Silahkan mengisi berkas persyaratan dibawah ini kemudian cetak dan diserahkan ke panda/sub panda/panbanrim dengan jumlah 4 rangkap.
2.    Khusus surat permohonan menjadi anggota polri :
A.    Ditulis ulang dengan tinta warna hitam diatas kertas folio bergaris bermaterai rp. 6.000,-
B.    Ditulis sendiri oleh pelamar
C.    Menggunakan huruf  balok tanpa coretan/dihapus
3.    Jika belum jelas harap menghubungi panda/sub panda/ panbanrim
4.    Berkas yang dibawa ke panda/sub panda/panbanrim :
A.    Surat permohonan menjadi brigadir polri
B.    Fotocopy+legalisir akta kelahiran/surat kenal lahir
C.    Fotocopy+legalisir ijazah/sttb sd, smp,sma, d-iii, d-iv, s1/s2
D.    Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan dari institusi kesehatan resmi milik pemerintah (diluar kesehatan polri)
E.    Surat keterangan catatan kepolisian (skck)
F.    Fotocopy+legalisir ktp dan kk
G.    Surat persetujuan orang tua wali
H.    Surat pernyataan belum pernah menikah
I.    Daftar riwayat hidup
J.    Surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota polri
K.    Surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas
L.    Surat pernyataan orang tua/wali

Contoh surat pernyataan, surat permohonan, Daftar Riwayat Hidup download DI SINI

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Satuan Tiga Apa Artinya?

Tadi malam saya nonton acara  Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. Banggar DPR menyebutkan bawa Komisi Tiga membahas satuan tiga anggaran K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi ).
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan satuan tiga itu? Saya mencoba mencari pengertian satuan tiga dari berbagai sumber.
Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi (gambaran) program dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit Eselon I , dan Iingkup Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga Negara.
Sebenarnya bila DPR harus membahas satuan tiga anggaran ini, hal ini menjadi dilema. Mengapa? Di satu sisi pembahasan satuan tiga memerlukan waktu dan energi karena DPR harus membahas secara mendetail anggaran yang diajukan oleh K/L/D/I. 
Di sisi lain, bila DPR tidak membahas satuan tiga ini, maka DPR seolah buta rincian anggaran yang diajukan K/L/D/I. Ada anggapan hal ini berpotensi penyelewengan anggaran.