Langsung ke konten utama

Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2014 DPRD Kalbar (Sementara)

Halo rekan-rekan sebangsa setanah air, iseng-iseng nih browsing nasib para caleg di wilayah saya Pontianak Barat dan Prov. Kalbar. Penasaran bagaimana perkembangannya. Apakah caleg yang saya coblos kemaren losos atau tidak.

Ketika saya coba cek hasilnya di situs remsi milik KPU pemilu2014.kpu.go.id untuk Kalbar hasilnya belum ada dan juga tidak jelas. Mengapa saya sebut tidak jelas? Karena nyaris tidak ada data di situs tersebut. Jangan Kalbar, saya coba cek untuk DKI saja datanya masih kosong. Ancore....

Jadi saya coba cari dari media umum saja. Dan berikut adalah hasil perhitungan sementara  Pemilu 2014 untuk DPRD Kalimantan Barat versi KPU.  Untuk lebih lengkap lihat daftar berikut :

1. Nasdem : 50

1. Michael Yan : 132
2. Drs H Mahfut Suhendro : 11
3. Sity Sunarti : 6
4. Gs Anton Armya : 1
5. Mulyadi Sukir : 15
6. Cory Soesana : 4
7. Maisarah : 23
8. Budi Sayogio : 3
Jumlah suara sah : 245

2. PKB : 18

1. Suryansyah : 11
2. Andi Hamzah : 8
3. Hj Farida Achmad : 5
4. H Munaji : 5
5. Yulizar Rofiq : 0
6. Linda Ango : 5
7. Metta Ervinasari : 2
8. Ahmad Rozy : 2
Jumlah suara sah : 56

3. PKS : 28

1. H Arif Joni : 68
2. Pramono Tripamudi : 3
3. Nurhasanah : 5
4. Ir H Sunarto Sucipto : 5
5. Yenni Halida Lubis : 3
6. Muhammad Saleh : 10
7. Hj Endang Purwati : 4
8. Dwi Agus Prianto : 13
Jumlah suara sah : 139

4. PDIP : 79

1. M Syafrani : 298
2. Tommy Sagiman : 17
3. Rotua Ulina Lubis : 3
4. Eka Kurniawan : 31
5. Irenius Kadem : 15
6. Diah Amalia : 8
7. Yulie Eka Dharmawienny : 6
Jumlah suara sah : 457

5. Golkar : 46

1. Junaidi Bustam : 58
2. Werry Syahrial : 59
3. Esti Suhesti : 2
4. Zulkarnaen Siregar : 32
5. Setiawan Lim : 2
6. Esti Retno Werdiningsih : 3
7. Wahyu Asmidi : 21
8. Yulia Sasti Dwi Putri : 4
Jumlah suara sah : 227

6. Gerindra : 45

1. M Chandra Djamaluddin : 40
2. H Ishak Ali Al Muthahar : 57
3. Supriyati : 0
4. Drs H Syaiful Bahri : 8
5. Gusti Ayu Paramitha : 4
6. Sasmita : 13
7. Jhones Simangaraja : 10
8. Nur Erawati : 1
Jumlah suara sah : 178

7. Demokrat : 21

1. Setyo Gunawan : 34
2. Ary Pudyanti : 4
3. F A Aftarin Lanyo : 10
4. Buyung Bunardi : 4
5. Sri Cahyawati : 36
6. Toto Thaha Alkadrie : 12
7. Subhan Noviar : 1
8. Henny Puspita : 3
Jumlah suara sah 125

8. PAN : 45

1. Ir Ikhwani : 93
2. Muhamamad Farid Riza : 11
3. Dewi Aripurnamawati : 12
4. Rudiyanto : 98
5. Denie Amiruddin : 33
6. Mariani : 11
7. Eka Triana : 4
8. Muchammad Faiz : 6
Jumlah suara sah : 313

9. PPP : 59

1. H M Ali Akbar : 132
2. Hj Syarifah Arabiyah : 89
3. Hj Helyati : 7
4. H Mad Nawir : 44
5. Drs Hj Marti Sarwana : 8
6. Jakarianto : 2
7. Rukmana : 16
8. Farida : 4
Jumlah suara sah : 361

10. Hanura : 20

1. Baharuddin Nahris : 31
2. Eddy Rasyid : 3
3. Nurhaya : 2
4. H Wan Anhar : 3
5. Nessy Yaparandri : 2
6. Muniri : 3
7. Erdianti : 2
8. Firman : 1
Jumlah suara sah : 67

14. PBB : 4

1. H A Hamid Saad : 6
2. Edi Satria : 6
3. Dahlia : 1
4. Muhammad Shalahuddin : 3
5. Febri Taufikurakhman : 1
6. Sugiana : 0
7. Denny Kurniawan : 0
8. Dian Cahyaningsih : 0
Jumlah suara sah : 21

15. PKPI : 12

1. Mustaat Saman : 52
2. Dian Eka Muchairy : 0
3. Riri Maqripad : 7
4. Iskandar : 38
5. Riva Phuspita Rini : 2
6. Anthy Septianti : 0
7. MR Sinaga : 45
8. Bahasan : 225
Jumlah suara sah : 381

Sumber : tribun pontianak

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Satuan Tiga Apa Artinya?

Tadi malam saya nonton acara  Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. Banggar DPR menyebutkan bawa Komisi Tiga membahas satuan tiga anggaran K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi ).
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan satuan tiga itu? Saya mencoba mencari pengertian satuan tiga dari berbagai sumber.
Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi (gambaran) program dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit Eselon I , dan Iingkup Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga Negara.
Sebenarnya bila DPR harus membahas satuan tiga anggaran ini, hal ini menjadi dilema. Mengapa? Di satu sisi pembahasan satuan tiga memerlukan waktu dan energi karena DPR harus membahas secara mendetail anggaran yang diajukan oleh K/L/D/I. 
Di sisi lain, bila DPR tidak membahas satuan tiga ini, maka DPR seolah buta rincian anggaran yang diajukan K/L/D/I. Ada anggapan hal ini berpotensi penyelewengan anggaran.