Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari 2015

Mutasi Polri September 2015

Berikut adalah isi lengkap ST/1847/IX/2015 tanggal 03 September 2015 tentang Mutasi Pamen dan Pati Polri September 2015

Komjen Pol Drs Budi Waseso Kabareskrim dimutasikan sebagai Pati Bareskrim (Penugasan Sebagai Kepala BNN)

Komjen Pol Drs Anang Iskandar, SH, MH Pati Yanma Polri (Penugasan sebagai Kepala BNN) dimutaskan sebagai Kabareskrim Polri

Irjen Pol Drs Safaruddin NRP 60020779 Wakabaintelkan Polri diangkat sebagai Kapolda Kaltim Untuk melihat lebih lengkap silahkan download DISINI

Alasan Adendum Kontrak Pengadaan

Menurut Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 Adendum dapat dilakukan dengan syarat :

Ayat (1) :
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
a.    menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b.    menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c.    mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d.    mengubah jadwal pelaksanaan.

Ayat (2) :
Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
a.    tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b.    tersedianya anggaran.
Ayat (5) :
Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.


PENJELASAN :
Alasan Adendum Kontrak dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pekerjaan…

Pengadaan ATK diatas Rp 200 Juta

Beberapa rekan bertanya ke saya tentang Pengadaan ATK yang nilainya di atas Rp 200 jt apakah lelang atau pengadaan langsung. Jawaban saya sesuai aturan harus dilelangkan. Ditanya lagi kalau lelang itu ribet dan harus ada panitia pengadaan.

Nah, inilah yang menjadi masalah.

Pemecahan paket karena alasan menghindari lelang jelas tidak boleh (Perpres 54 Pasal 24 ayat 3c), tapi kalau dilelangkan mungkin hampir semua satker belum dapat membentuk kepanitiaan sendiri yang berjumlah minimal 3 dimana semua personil panitia pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan.

Solusinya adalah satker tersebut meminjam personil dari satker lain atau instansi samping yang telah bersertifikat.

Lalu bagaimana dengan opsi pemecahan paket menjadi pengadaan langsung?

Prinsip dasar pengadaan :
1. efisien
2. efektif
3. terbuka dan bersaing
4. transparan
5. adil/tidak diskriminatif
6. akuntabel.

Paket pengadaan diatas 200 jt hanya dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung apabila lokasi pengadaan …