Langsung ke konten utama

Pengadaan ATK diatas Rp 200 Juta

Beberapa rekan bertanya ke saya tentang Pengadaan ATK yang nilainya di atas Rp 200 jt apakah lelang atau pengadaan langsung. Jawaban saya sesuai aturan harus dilelangkan. Ditanya lagi kalau lelang itu ribet dan harus ada panitia pengadaan.

Nah, inilah yang menjadi masalah.

Pemecahan paket karena alasan menghindari lelang jelas tidak boleh (Perpres 54 Pasal 24 ayat 3c), tapi kalau dilelangkan mungkin hampir semua satker belum dapat membentuk kepanitiaan sendiri yang berjumlah minimal 3 dimana semua personil panitia pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan.

Solusinya adalah satker tersebut meminjam personil dari satker lain atau instansi samping yang telah bersertifikat.

Lalu bagaimana dengan opsi pemecahan paket menjadi pengadaan langsung?

Prinsip dasar pengadaan :
1. efisien
2. efektif
3. terbuka dan bersaing
4. transparan
5. adil/tidak diskriminatif
6. akuntabel.

Paket pengadaan diatas 200 jt hanya dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung apabila lokasi pengadaan memang berbeda untuk alasan efisiensi. Pengadaan ATK satker adalah jenis pengadaan barang dengan target penyedia yang tidak mungkin dilakukan pemecahan paket. Namun yang perlu diingat pemecahan paket adalah tanggung jawab PA/KPA. Apabila KPA/PA yakin bahwa pemecahan paket menjadi pengadaan langsung dan telah memenuhi prinsip dasar pengadan, maka alasan itu harus disebutkan ketika ada pemeriksaan dan dapat dibuktikan

Memecah paket menjadi pengadaan langsung karena peruntukan ATK untuk bag/sat yang berbeda tidaklah benar. Selain itu pengelolaan ATK dalam sebuah satker biasanya dikelola satu pintu oleh Kasubbag Renmin atau Kabag Min di kewilayahan. Artinya kebutuhan ATK adalah tidak dikelola langsung oleh bag/sat dalam satu satker.

Intinya adalah, pemecahan paket untuk menghindari lelang jelas melanggar aturan. Kendala kekurangan personil bersertifikat adalah masalah yang berbeda.

Opsi lain, penunjukan langsung dapat juga dilaksanakan apabila proses lelang ulang mengalami kegagalan.

Untuk mengatasi kekurangan personil bersertifikat mungkin dapat diupayakan diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, namun biasanya karena kendala anggaran belum dapat dilaksanakan.

Tulisan ini adalah opini saya pribadi, sekedar masukan untuk rekan-rekan.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Satuan Tiga Apa Artinya?

Tadi malam saya nonton acara  Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. Banggar DPR menyebutkan bawa Komisi Tiga membahas satuan tiga anggaran K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi ).
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan satuan tiga itu? Saya mencoba mencari pengertian satuan tiga dari berbagai sumber.
Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi (gambaran) program dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit Eselon I , dan Iingkup Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga Negara.
Sebenarnya bila DPR harus membahas satuan tiga anggaran ini, hal ini menjadi dilema. Mengapa? Di satu sisi pembahasan satuan tiga memerlukan waktu dan energi karena DPR harus membahas secara mendetail anggaran yang diajukan oleh K/L/D/I. 
Di sisi lain, bila DPR tidak membahas satuan tiga ini, maka DPR seolah buta rincian anggaran yang diajukan K/L/D/I. Ada anggapan hal ini berpotensi penyelewengan anggaran.