Pengadaan ATK diatas Rp 200 Juta

Beberapa rekan bertanya ke saya tentang Pengadaan ATK yang nilainya di atas Rp 200 jt apakah lelang atau pengadaan langsung. Jawaban saya sesuai aturan harus dilelangkan. Ditanya lagi kalau lelang itu ribet dan harus ada panitia pengadaan.

Nah, inilah yang menjadi masalah.

Pemecahan paket karena alasan menghindari lelang jelas tidak boleh (Perpres 54 Pasal 24 ayat 3c), tapi kalau dilelangkan mungkin hampir semua satker belum dapat membentuk kepanitiaan sendiri yang berjumlah minimal 3 dimana semua personil panitia pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan.

Solusinya adalah satker tersebut meminjam personil dari satker lain atau instansi samping yang telah bersertifikat.

Lalu bagaimana dengan opsi pemecahan paket menjadi pengadaan langsung?

Prinsip dasar pengadaan :
1. efisien
2. efektif
3. terbuka dan bersaing
4. transparan
5. adil/tidak diskriminatif
6. akuntabel.

Paket pengadaan diatas 200 jt hanya dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung apabila lokasi pengadaan memang berbeda untuk alasan efisiensi. Pengadaan ATK satker adalah jenis pengadaan barang dengan target penyedia yang tidak mungkin dilakukan pemecahan paket. Namun yang perlu diingat pemecahan paket adalah tanggung jawab PA/KPA. Apabila KPA/PA yakin bahwa pemecahan paket menjadi pengadaan langsung dan telah memenuhi prinsip dasar pengadan, maka alasan itu harus disebutkan ketika ada pemeriksaan dan dapat dibuktikan

Memecah paket menjadi pengadaan langsung karena peruntukan ATK untuk bag/sat yang berbeda tidaklah benar. Selain itu pengelolaan ATK dalam sebuah satker biasanya dikelola satu pintu oleh Kasubbag Renmin atau Kabag Min di kewilayahan. Artinya kebutuhan ATK adalah tidak dikelola langsung oleh bag/sat dalam satu satker.

Intinya adalah, pemecahan paket untuk menghindari lelang jelas melanggar aturan. Kendala kekurangan personil bersertifikat adalah masalah yang berbeda.

Opsi lain, penunjukan langsung dapat juga dilaksanakan apabila proses lelang ulang mengalami kegagalan.

Untuk mengatasi kekurangan personil bersertifikat mungkin dapat diupayakan diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, namun biasanya karena kendala anggaran belum dapat dilaksanakan.

Tulisan ini adalah opini saya pribadi, sekedar masukan untuk rekan-rekan.


Artikel Terkait

0 komentar:

Posting Komentar