Langsung ke konten utama

Seputar Masalah Pengadaan Makan Tahanan


Sedikit sharing tentang pengadaan makan tahanan.

Posting ini saya sadur dari Blog Mujdi Santosa yang kebetulan pernah ditanyakan oleh rekan-rekan di polres. 
Misalnya ada paket penyediaan  makan untuk tahanan pada sebuah polres yang seharusnya pekerjaanya sudah dimulai pada tanggal 1 januari 2016, tetapi karena ada kendala, paketnya belum dilelangkan. Sedangkan pemberian makan kepada tahanan harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. 

Lalu bagaimana solusinya?

Apakah nantinya si pemenang lelang kepada yang memberi pinjaman dan nantinya di bunyikan di dalam kontrak untuk mewajibkan si pemenang lelang untuk mengganti segala biaya yg telah dikeluarkan? Jawabannya TIDAK.

Idealnya untuk pengadaan makan tahanan proses lelang dan tanda tangan kontraknya mendahului tahun anggaran. Bahkan untuk proses lelang mendahului keluarnya DIPA.

Namun bila lelang belum dilaksanakan dan waktunya tidak memungkinkan maka laksanakan pengadaan langsung berupa SPK dari  tanggal 1 Januari sampai dengan waktu tanggal tanda tangan kontrak hasil pelelangan.
Jadi nantinya kontrak ada dua yaitu kontrak hasil pengadaan langsung dan hasil pelelangan (bila nilanya masih di atas 200 jt). Pengadaan langsung dilakukan dengan negosiasi kewajaran harga.

Untuk tahun berikutnya, agar tidak terlambat kontrak, pelelangan agar dilakukan sebelum tahun anggaran. SPPBJ dan Kontrak dilakukan ketika DIPA diterima dan efektif dapat dicairkan.

Note : Pengadaan makan dimaksud adalah yang nilainya di atas 200 jt.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi Pamen dan Pati Polri Bulan Mei 2013

Update :

Lihat Daftar Mutasi Pamen dan Pati Polri Terbaru 2014

Di penghujung bulan Mei 2013 terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Setidaknya ada 723 perwira tinggi dan menengah yang bergeser jabatannya. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1118/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, ST/1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan ST/1120/V/2013 tanggal 30 Mei 201.
Dan berikut adalah daftar nama pamen dan pati Polri yang mendapat mutasi di akhir bulan Mei 2013
IRJEN POL DRS BIGMAN LUMBAN TOBING ANALISIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG BINDIKLAT LEMDIKPOL JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS BENO KILAPONG PATI YANMA POLRI (INSPEKTUR WILAYAH II BNN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANGKA PENSIUN)

IRJEN POL GATOT SUNARYO PATI MABES POLRI ( KASHAR BOTASUPAL BIN) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI (DLM RANKA PENSIUN)

BRIGJEN POL DRS SUGENG HERYANTO PATI YANMA POLRI (PENUGASAN BNN SBG KEPALA BNNP KALBAR) JABATAN BARU SBG PATI YANMA POLRI ( DLM RA…

Download Daftar Riwayat Hidup (DRH) PNS

Halo rekan-rekan PNS apa kabar di siang ini? Disela-sela kesibukan saya coba menyempatkan diri untuk berbagi artikel dengan rekan-rekan.

Biasanya daftar riwayat hidup diperlukan sebagai salah satu persyaratan administrasi misalnya untuk naik pangkat, ujian dinas, mutasi dan lain-lain
 Nah, kali ini saya mau bagikan untuk anda blangko Daftar Riwayat Hidup (DRH) versi MS Word (file doc). File DRH ini bisa anda download dan bisa langsung anda isi sesuai kebutuhan.
Oh yah, setahu saya DRH ini adalah format standar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keputusan Kepala BKN  Nomor : 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002. Artinya format ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia, termasuk PNS Polri. Tambahan lagi, DRH ini harus diisi dengan tulisan tangan (bukan diketik).
Tanpa perlu berpanjang lebar silahkan anda download blangko Daftar Riwayat Hidup di bawah ini dan semoga bermanfaat!
Download Daftar Riwayat Hidup

Susunan Dokumen Kontrak

Cara Menyusun Dokumen Kontrak Salah satu pekerjaan yang agak rancu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bagaimana menyusun dokumen-dokumen kontrak tersebut. Saya sudah melihat banyak dokumen-dokumen pengadaan, namun sepertinya tidak ada yang sama dalam hal urut-urutan atau susunannya. 
Maksud saya susunan dalam penjilidan Ada yang membuat Surat Perjanjian Saya tidak mengatakan susunan tersebut salah, namun sepertinya pejabat/panitia pengadaan (termasuk saya) masih bingung dalam membuat susunan dokumen kontrak tersebut. 
Hasil konsultasi dengan master-master pengadaan dan hasil pencarian di Google, acuan kita dalam menyusun dokumen kontrak adalah Surat Perjanjian (Kontrak).
Bila anda lihat di naskah surat perjanjian yang ada dalam standar dokumen pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP anda dapat lihat pada poin berikut :
dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
adendum Surat Perjanjian (apabila ada);pokok perjan…