Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Pengadaan

Seputar Masalah Pengadaan Makan Tahanan

Sedikit sharing tentang pengadaan makan tahanan.
Posting ini saya sadur dari Blog Mujdi Santosa yang kebetulan pernah ditanyakan oleh rekan-rekan di polres.  Misalnya ada paket penyediaan  makan untuk tahanan pada sebuah polres yang seharusnya pekerjaanya sudah dimulai pada tanggal 1 januari 2016, tetapi karena ada kendala, paketnya belum dilelangkan. Sedangkan pemberian makan kepada tahanan harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. 
Lalu bagaimana solusinya?
Apakah nantinya si pemenang lelang kepada yang memberi pinjaman dan nantinya di bunyikan di dalam kontrak untuk mewajibkan si pemenang lelang untuk mengganti segala biaya yg telah dikeluarkan? Jawabannya TIDAK.
Idealnya untuk pengadaan makan tahanan proses lelang dan tanda tangan kontraknya mendahului tahun anggaran. Bahkan untuk proses lelang mendahului keluarnya DIPA.
Namun bila lelang belum dilaksanakan dan waktunya tidak memungkinkan maka laksanakan pengadaan langsung berupa SPK dari  tanggal 1 Januari samp…

Alasan Adendum Kontrak Pengadaan

Menurut Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 Adendum dapat dilakukan dengan syarat :

Ayat (1) :
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
a.    menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b.    menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c.    mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d.    mengubah jadwal pelaksanaan.

Ayat (2) :
Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
a.    tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b.    tersedianya anggaran.
Ayat (5) :
Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.


PENJELASAN :
Alasan Adendum Kontrak dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pekerjaan…

Pengadaan ATK diatas Rp 200 Juta

Beberapa rekan bertanya ke saya tentang Pengadaan ATK yang nilainya di atas Rp 200 jt apakah lelang atau pengadaan langsung. Jawaban saya sesuai aturan harus dilelangkan. Ditanya lagi kalau lelang itu ribet dan harus ada panitia pengadaan.

Nah, inilah yang menjadi masalah.

Pemecahan paket karena alasan menghindari lelang jelas tidak boleh (Perpres 54 Pasal 24 ayat 3c), tapi kalau dilelangkan mungkin hampir semua satker belum dapat membentuk kepanitiaan sendiri yang berjumlah minimal 3 dimana semua personil panitia pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan.

Solusinya adalah satker tersebut meminjam personil dari satker lain atau instansi samping yang telah bersertifikat.

Lalu bagaimana dengan opsi pemecahan paket menjadi pengadaan langsung?

Prinsip dasar pengadaan :
1. efisien
2. efektif
3. terbuka dan bersaing
4. transparan
5. adil/tidak diskriminatif
6. akuntabel.

Paket pengadaan diatas 200 jt hanya dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung apabila lokasi pengadaan …

Cara Menyusun Jadwal Lelang Elektronik (Eproc)

Posting kali ini mengenai cara menyusun jadwal pelelangan secara elektronik (e-procurement). Menyusun jadwal lelang eproc sudah diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering. Tentunya Perka ini dasar utamanya adalah Perpres 70 Tahun 2012.

Peraturan ini mengatur alokasi atau batasan waktu untuk proses lelang eletronik. Bila anda membuka LPSE jadwal yang umumnya tampil adalah :

Pengumuman
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi Penawaran
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Penetapan Pemenang
Pengumuman Pemenang Lelang
Masa Sanggah Hasil Lelang
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Jadwal untuk pascakualifikasi dan prakualifikasi tentunya berbeda.

Nah, berikut saya bagikan pedoman untuk menyusun jadwal eproc. Silahkan download pada link di bawah ini.

Download

Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Jasa Konsultan

Menyambung tulisan sebelumnya tentang contoh dokumen pengadaan langsung barang, konstruksi, dan jasa lainnya. kali ini saya akan share contoh dokumen pengadaan langsung jasa konsultan.
Dalam dokumen ini berisi format : Cover SPKSPMKSyarat Umum SPK  Dokumen ini sudah dalam bentuk format contoh, jadi anda tinggal menyesuaikan dengan instansi tempat anda sebagai pejabat pengadaan serta penyesuaian lainnya. 
Untuk yang berminat silahkan menghubungi kami di  HP : 081345245940 email : nainggolan1976@gmail.com

Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Jasa Lainnya

Halo, apa kabar pengunjung Asaterbaru? Semoga sehat ya di awal tahun 2014 ini. Cukup lama saya tidak update blog ini. Maklum kesibukan baik pribadi maupun di kantor.
Posting kali ini saya mau share dokumen pengadaan langsung jasa lainnya. Yang dimaksud dengan pengadaan jasa lainnya adalah adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada:
a. jasa boga (catering service);
b. jasa layanan kebersihan (cleaning service);
c. jasa penyedia tenaga kerja;
d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan;
f. jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan;
g. jasa pencetakan dan penjili…

Jaminan Pemeliharaan

Jaminan pemeliharaan yang saya mau bahas adalah jaminan pemeliharaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sepanjang yang saya tahu jaminan pemeliharaan diberikan penyedia kepada PPK apabila serah terima pekerjaan telah dilakukan. Nilainya adalah sebesar lima persen dari nilai kontrak. 
Sebenarnya penyedia bisa saja tidak memberikan jaminan pemeliharaan tapi memberikan retensi. Retensi adalah penahanan pembayaran. Artinya PPK hanya membayar 95 persen saja nilai kontrak. Lima persen lagi ditahan sebagai jaminan pemeliharaan.
Namun ternyata pemahamana saya tentang jaminan pemeliharaan tidak sesederhana itu. Sebagaimana yang ditulis oleh Abu Sopian, S.H., M.M. Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Palembang tentang Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012
Ternyata ada juga semacam dilema tentang jaminan pemeliharaan ini. Berikut tulisan Abu Sopian, S.H., M.M yang saya kutip dari sumber di atas.
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 …

Standar Dokumen Pengadaan

Setelah lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah hal yang paling membingungkan adalah bagaimana membuat dokumen pengadaan sesuai peraturan yang berlaku. 
Jujur, ini juga saya alami. 
Guru terbaik saya adalah belajar. Belajar bisa dari mana saja. Dari para master pengadaan, rekan dan sahabat yang sudah berpengalaman menjadi pejabat/panitia pengadaan. Bila ingin konsultasi dengen mereka bergabunglah di forum pengadaan www.forum.pengadaan.org. Selain itu, Google juga menjadi tempat bertanya. Saya mencari contoh-contoh dokumen pengadaan kemudian saya adopsi sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012.

Ingat, materi yang anda dapat ketika mengikuti diklat tidaklah seberapa. Salah satu cara agar anda cakap dalam pengadaan, anda harus praktek. Jadilah pejabat/panitia pengadaan.
Kembali ke topik, Standar Dokumen Pengadaan disingkat SDP atau ada juga yang menyebut Standar Bidding Document (SBD)
Sebenarnya LKPP sebagai landing sector pengadaan barang/jasa pemerintah sudah membuat standar…

Contoh Dokumen Kontrak Konstruksi

Dokumen utama dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Surat Perjanjian atau Kontrak. Di dalam Kontrak inilah disebutkan apa saja dokumen-dokumen pendukung kontrak tersebut. Kalau menurut Standar Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP ada salah satu butir yang menyebutkan  "dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan" selengkapnya dapat anda baca DI SINI.

Nah, yang harus wajib anda cantumkan bagian dari dokumen kontrak konstruksi adalah : Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)Surat Perjanjian (Kontrak)Syarat-Syarat Khusus Kontrak danSyarat-syarat Umum Kontrak.Dokumen-dokumen lainnya Tugas siapakah membuat dokumen tersebut? Menurut Perpres 70 Tahun 2012 dokumen tersebut adalah tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

Namun yang sering terjadi adalah hal ini menjadi tugas ULP/Panitia Pengadaan. Hal ini dikarenakan di beberapa instansi PPK dirangkap oleh KPA atau PA sebab tidak adanya pegawai yang memiliki…

Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Barang

Untuk anda yang bertugas sebagai Pejabat Pengadaan di lingkungan instansi Pemerintah saya akan bagikan contoh dokumen pengadaan langsung untuk barang.

Sebagai informasi membuat dokumen pengadaan bukanlah sesuatu yang sulit yang penting kita pahami aturannya dan ikuti mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Untuk format tata persuratan dalam dokumen Pengadaan anda dapat menggunakan sesuai petunjuk teknis instansi tempat anda bekerja. Misalnya format berita acara, surat andangan ke penyedia, laporan-laporan dan lain-lain. Artinya jangan terpaku dengan SBD (Standard Bidding Document) yang dikeluarkan oleh LKPP. Namun substansi dari tata persuratan tersebut haruslah sama.
Contoh dokumen ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Format dokumen ini berisikan :  Standar Dokumen Pengadaan Langsung untuk Barang JadwalUndanganBerita acara - berita acaraPengumumandan laporan hasil pengadaan langsungSurat Perintah Kerja (SPK) untuk …

Susunan Dokumen Kontrak

Cara Menyusun Dokumen Kontrak Salah satu pekerjaan yang agak rancu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bagaimana menyusun dokumen-dokumen kontrak tersebut. Saya sudah melihat banyak dokumen-dokumen pengadaan, namun sepertinya tidak ada yang sama dalam hal urut-urutan atau susunannya. 
Maksud saya susunan dalam penjilidan Ada yang membuat Surat Perjanjian Saya tidak mengatakan susunan tersebut salah, namun sepertinya pejabat/panitia pengadaan (termasuk saya) masih bingung dalam membuat susunan dokumen kontrak tersebut. 
Hasil konsultasi dengan master-master pengadaan dan hasil pencarian di Google, acuan kita dalam menyusun dokumen kontrak adalah Surat Perjanjian (Kontrak).
Bila anda lihat di naskah surat perjanjian yang ada dalam standar dokumen pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP anda dapat lihat pada poin berikut :
dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
adendum Surat Perjanjian (apabila ada);pokok perjan…

Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Konstruksi

Untuk rekan-rekan yang menjadi pejabat atau panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah, saya ada contoh-contoh dukumennya. Pemerintah melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebenarnya telah mengeluarkan standar dokumen pengadaan atau standard bidding document biasanya disingkat SBD atau SDP.

Sebuah dokumen pengadaan dibedakan atas jenis pengadaany. Misalnya pengadaan barang, pekerjaan kosntruksi, jasa dan jasa lainnya. Ada juga berdasarkan metodenya apakah melalui lelang atau pengadaan langsug.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ada beberapa kriteria pengadaan langsung yaitu :
Jumlah nominal Pengadaan Barang/Jasa/ Konstruksi sampai dengan Rp 200.000.000 dan Jasa Konsultan sd Rp 50.000.000Ditangani oleh Pejabat pengadaan  1(satu) orangTanpa melalui lelang / seleksi / penunjukan langsungPenyedia Barang/Jasa/Konstruksi ditetapkan oleh Pejabat PengadaanMenggunakan satu sampul (digab…

Pengadaan Eproc dan Non Eproc Pemerintah. Wajibkah?

Untuk rekan-rekan yang berkecimpung di bidang pengadaan barang dan jasa pasti sudah tahu tentang pengadaan secara elektronik. Istilah kerennya kita sebut E-Procurement atau eproc. Entah mengapa memang kita lebih suka menyebut dalam istilah kerennya ketimbang bahasa Indonesia bahasa kita sendiri.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (ada juga yang menyebut Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya) tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pengertian eproc dijelaskan sebagai berikut :
Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Saya mencoba mencari di perpres dan penjelasannya adakah kata-kata yang menyebutkan wajib eproc? Ternyata tidak ada.  Kemudian saya bertanya kepada para master atau pakar pengadaan seperti Pak Fahrurozi dan Pak Kasiman Berutu, apa dasar hukum kewajiba melaksanakan pengadaan E-Procurement. 
Ternyata…

Perbedaan Lelang Sederhana Dengan Lelang Umum

Halo, selamat siang sahabat Asaterbaru.com. Siang ini saya mau bagikan informasi mengenai Perbedaan Lelang Sederhana Dengan Lelang Umum. Artikel ini mungkin bermanfaat untuk rekan-rekan yang terlibat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Anda pasti sudah pernah dengar istilah lelang dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, dalamPerpres 70 Tahun 2012 ada istilah lelang sederhana dan lelang umum.

Oh yah, sebelum masuk ke perbedaan lelang tersebut saya jelaskan dulu bahwa istilah lelang sederhana sama dengan pemilihan langsung.  Istilah pelelangan sederhana biasanya untuk pengadaan barang dan jasa sedangkan istilah untuk pengadaan pekerjaan kontruksi disebut pemilihan langsung.

Sebenarnya apa perbedaan keduanya ? Untuk melihat perbedaannya secara lengkap dalam bentuk matriks dapat anda download dokumennya DI SINI

Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan tabel perbedaan tersebut dapat membantu anda dalam memilih metode pengadaan barang/jasa atau pekerjaan konstruksi.

Saya coba ta…

Syarat-Syarat Pemilihan Langsung Pascakualifikasi

Informasi ini saya mau bagikan untuk anda yang bertugas sebagai pejabat atau panitia pengadaan barang dan jasa. Kebetulan saya lagi sibuk membuat dokumen pemilihan langsung untuk pengadaan barang dan jasa di kantor.
Sebenarnya Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 sudah memuat syarat-syarat atau kriteria metode pengadaan pemilihan langsung pascakualifikasi.
Namun point-point di bawah ini saya sarikan dari Perpres 70 Tahun 2012 tersebut khusus metode pemilihan langsung. 
Oke, berikut ini adalah hal-hal yang harus anda perhatikan dalam melaksanakan Pemilihan Langsung.
Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Penyedia harus memiliki dukungan keuangan dari bankDilakukan melalui proses pascakualifikasi. Pengertian Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari pe…

Tahapan Pengiriman Dokumen Penawaran Lelang

Barusan saya mencoba Aplikasi Apendo Penyedia, sebuah aplikasi khusus yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara untuk mengirim dokumen penawaran sebuah paket lelang di LPSE. 
Step by step sudah saya lalui,. Kemudian timbul masalah ketika harus memasukkan Kunci Publik Dokumen. Awalnya saya mengira ada yang tidak beres dengan aplikasi ini. Maklum saya baru pemula di bidang pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun setelah saya cari di Google saya menemukan jawabannaya di forum.pengadaan.org. Ternyata Kunci Publik  Dokumen baru dapat dilihat atau dibuka apabila :

1. Tahap lelang sudah memasuki tahapan upload dokumen penawaran dan kualifikasi
2. Penyedia sudah memasukkan dokumen kualifikasi melalui tombil "Edit/Kirim data kualifikasi"

Bila kedua tahap tersebut belum terjadi atau belum dilaksanakan, maka memang kunci publik dokumen belum tampil pada layar.
Ohh...pantas saja. 
Jadi ternyata tahapan lelang harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan. A…