Mutasi Polri Terbaru Januari 2014

Ini adalah daftar lengkap mutasi Pamen dan Pati Polri terbaru pada Bulan Januari 2014

Baca Peraturan Kapolri Terbaru

Peraturan Kepala Kapolri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri

Informasi Penerimaan Bintara Polri Tahun 2014

Persyaratan kurang lebih sama dengan persyaratan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah persyaratan umum pendaftaran Bintara Polri

Foto montok Maharani

Maharani Suciyono waktu pertama kali tampil di publik dulu. Kalo saya sih perhatikan bener-bener..he..he..he...Btw, anda tau Maharani kan?.

Wanita pemain sepak bola telanjang

ulisan ini berawal dari pertanyaan anggota Forum PNS Polri di inbox saya. Isi pertanyaannya bagaimana caranya agar bisa lulus masuk polisi...

Tampilkan postingan dengan label Pengadaan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pengadaan. Tampilkan semua postingan

Seputar Masalah Pengadaan Makan Tahanan


Sedikit sharing tentang pengadaan makan tahanan.

Posting ini saya sadur dari Blog Mujdi Santosa yang kebetulan pernah ditanyakan oleh rekan-rekan di polres. 
Misalnya ada paket penyediaan  makan untuk tahanan pada sebuah polres yang seharusnya pekerjaanya sudah dimulai pada tanggal 1 januari 2016, tetapi karena ada kendala, paketnya belum dilelangkan. Sedangkan pemberian makan kepada tahanan harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. 

Lalu bagaimana solusinya?

Apakah nantinya si pemenang lelang kepada yang memberi pinjaman dan nantinya di bunyikan di dalam kontrak untuk mewajibkan si pemenang lelang untuk mengganti segala biaya yg telah dikeluarkan? Jawabannya TIDAK.

Idealnya untuk pengadaan makan tahanan proses lelang dan tanda tangan kontraknya mendahului tahun anggaran. Bahkan untuk proses lelang mendahului keluarnya DIPA.

Namun bila lelang belum dilaksanakan dan waktunya tidak memungkinkan maka laksanakan pengadaan langsung berupa SPK dari  tanggal 1 Januari sampai dengan waktu tanggal tanda tangan kontrak hasil pelelangan.
Jadi nantinya kontrak ada dua yaitu kontrak hasil pengadaan langsung dan hasil pelelangan (bila nilanya masih di atas 200 jt). Pengadaan langsung dilakukan dengan negosiasi kewajaran harga.

Untuk tahun berikutnya, agar tidak terlambat kontrak, pelelangan agar dilakukan sebelum tahun anggaran. SPPBJ dan Kontrak dilakukan ketika DIPA diterima dan efektif dapat dicairkan.

Note : Pengadaan makan dimaksud adalah yang nilainya di atas 200 jt.

Alasan Adendum Kontrak Pengadaan



Menurut Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 Adendum dapat dilakukan dengan syarat :

Ayat (1) :
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
a.    menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b.    menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c.    mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d.    mengubah jadwal pelaksanaan.

Ayat (2) :
Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
a.    tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b.    tersedianya anggaran.
Ayat (5) :
Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.


PENJELASAN :
Alasan Adendum Kontrak dapat dijabarkan sebagai berikut :

  1. Pekerjaan Tambah/Kurang (Volume dan Jenis Pekerjaan). Volume pekerjaan pada item-item jenis pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak bertambah/berkurang disesuaikan kondisi. Volume pekerjaan pada item-item jenis pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak bertambah/berkurang disesuaikan kondisi
  2. Perubahan Spesifikasi Teknis dan Gambar Pekerjaan, pada Pekerjaan Konstruksi perubahan ini sering disebut Revisi Desain. Revisi desain dilakukan jika terdapat perubahan yang sangat signifikan dan kondisi lapangan membutuhkan perubahan penanganan sehingga desain atau spesifikasi teknis berubah.
  3. Penambahan Pekerjaan Baru. Penambahan item jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak terdapat dalam Kontrak dikarenakan kondisi lapangan membutuhkan penanganan jenis pekerjaan tersebut.
Sebagai catatan sebelum dilaksanakannya pekerjaan Adendum harus sudah ada Berita Acara Persetujuan Adendum yang terdiri dari Kepala Unit/Instansi terkait, pelaksana, perencana, dan pengawas.


Pengadaan ATK diatas Rp 200 Juta

Beberapa rekan bertanya ke saya tentang Pengadaan ATK yang nilainya di atas Rp 200 jt apakah lelang atau pengadaan langsung. Jawaban saya sesuai aturan harus dilelangkan. Ditanya lagi kalau lelang itu ribet dan harus ada panitia pengadaan.

Nah, inilah yang menjadi masalah.

Pemecahan paket karena alasan menghindari lelang jelas tidak boleh (Perpres 54 Pasal 24 ayat 3c), tapi kalau dilelangkan mungkin hampir semua satker belum dapat membentuk kepanitiaan sendiri yang berjumlah minimal 3 dimana semua personil panitia pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan.

Solusinya adalah satker tersebut meminjam personil dari satker lain atau instansi samping yang telah bersertifikat.

Lalu bagaimana dengan opsi pemecahan paket menjadi pengadaan langsung?

Prinsip dasar pengadaan :
1. efisien
2. efektif
3. terbuka dan bersaing
4. transparan
5. adil/tidak diskriminatif
6. akuntabel.

Paket pengadaan diatas 200 jt hanya dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung apabila lokasi pengadaan memang berbeda untuk alasan efisiensi. Pengadaan ATK satker adalah jenis pengadaan barang dengan target penyedia yang tidak mungkin dilakukan pemecahan paket. Namun yang perlu diingat pemecahan paket adalah tanggung jawab PA/KPA. Apabila KPA/PA yakin bahwa pemecahan paket menjadi pengadaan langsung dan telah memenuhi prinsip dasar pengadan, maka alasan itu harus disebutkan ketika ada pemeriksaan dan dapat dibuktikan

Memecah paket menjadi pengadaan langsung karena peruntukan ATK untuk bag/sat yang berbeda tidaklah benar. Selain itu pengelolaan ATK dalam sebuah satker biasanya dikelola satu pintu oleh Kasubbag Renmin atau Kabag Min di kewilayahan. Artinya kebutuhan ATK adalah tidak dikelola langsung oleh bag/sat dalam satu satker.

Intinya adalah, pemecahan paket untuk menghindari lelang jelas melanggar aturan. Kendala kekurangan personil bersertifikat adalah masalah yang berbeda.

Opsi lain, penunjukan langsung dapat juga dilaksanakan apabila proses lelang ulang mengalami kegagalan.

Untuk mengatasi kekurangan personil bersertifikat mungkin dapat diupayakan diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, namun biasanya karena kendala anggaran belum dapat dilaksanakan.

Tulisan ini adalah opini saya pribadi, sekedar masukan untuk rekan-rekan.


Cara Menyusun Jadwal Lelang Elektronik (Eproc)

Posting kali ini mengenai cara menyusun jadwal pelelangan secara elektronik (e-procurement). Menyusun jadwal lelang eproc sudah diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering. Tentunya Perka ini dasar utamanya adalah Perpres 70 Tahun 2012.

Peraturan ini mengatur alokasi atau batasan waktu untuk proses lelang eletronik. Bila anda membuka LPSE jadwal yang umumnya tampil adalah :

Pengumuman
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi Penawaran
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Penetapan Pemenang
Pengumuman Pemenang Lelang
Masa Sanggah Hasil Lelang
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Jadwal untuk pascakualifikasi dan prakualifikasi tentunya berbeda.

Nah, berikut saya bagikan pedoman untuk menyusun jadwal eproc. Silahkan download pada link di bawah ini.

Download

Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Jasa Konsultan

Menyambung tulisan sebelumnya tentang contoh dokumen pengadaan langsung barang, konstruksi, dan jasa lainnya. kali ini saya akan share contoh dokumen pengadaan langsung jasa konsultan.

Dalam dokumen ini berisi format :
  1. Cover
  2. SPK
  3. SPMK
  4. Syarat Umum SPK
 Dokumen ini sudah dalam bentuk format contoh, jadi anda tinggal menyesuaikan dengan instansi tempat anda sebagai pejabat pengadaan serta penyesuaian lainnya. 

Untuk yang berminat silahkan menghubungi kami di 
HP : 081345245940
email : nainggolan1976@gmail.com

Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Jasa Lainnya

Halo, apa kabar pengunjung Asaterbaru? Semoga sehat ya di awal tahun 2014 ini. Cukup lama saya tidak update blog ini. Maklum kesibukan baik pribadi maupun di kantor.

Posting kali ini saya mau share dokumen pengadaan langsung jasa lainnya. Yang dimaksud dengan pengadaan jasa lainnya adalah adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada:
a. jasa boga (catering service);
b. jasa layanan kebersihan (cleaning service);
c. jasa penyedia tenaga kerja;
d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan;
f. jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan;
g. jasa pencetakan dan penjilidan;
h. jasa pemeliharaan/perbaikan;
i. jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control), dan fumigasi;
j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang;
k. jasa penjahitan/konveksi;
l. jasa impor/ekspor;
m. jasa penulisan dan penerjemahan;
n. jasa penyewaan;
o. jasa penyelaman;
p. jasa akomodasi;
q. jasa angkutan penumpang;
r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
s. jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
t. jasa pengamanan;
u. jasa layanan internet;
v. jasa pos dan telekomunikasi;
w. jasa pengelolaan aset;
x. jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan tela’ahan tenaga ahli.
Nah, rincian tersebut di atas adalah jenis pengadaan kategori jasa lainnya. Dan jenis tersebut bisa bertambah sesuai kebutuhan.

Lalu seperti apa contoh dokumen dokumen pengadaan langsung untuk Jasa Lainnya?

Sesuai Peraturan Kepala  LKPP Nomor 14 dan 15 Tahun 2012, LKPP telah mengeluarkan standar dokumen pengadaan langsung jasa lainnya yang bisa anda download DI SINI

Semoga bermanfaat!

Jaminan Pemeliharaan

Jaminan pemeliharaan yang saya mau bahas adalah jaminan pemeliharaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sepanjang yang saya tahu jaminan pemeliharaan diberikan penyedia kepada PPK apabila serah terima pekerjaan telah dilakukan. Nilainya adalah sebesar lima persen dari nilai kontrak. 

Sebenarnya penyedia bisa saja tidak memberikan jaminan pemeliharaan tapi memberikan retensi. Retensi adalah penahanan pembayaran. Artinya PPK hanya membayar 95 persen saja nilai kontrak. Lima persen lagi ditahan sebagai jaminan pemeliharaan.

Namun ternyata pemahamana saya tentang jaminan pemeliharaan tidak sesederhana itu. Sebagaimana yang ditulis oleh Abu Sopian, S.H., M.M. Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Palembang tentang Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012

Ternyata ada juga semacam dilema tentang jaminan pemeliharaan ini. Berikut tulisan Abu Sopian, S.H., M.M yang saya kutip dari sumber di atas.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pasal Pasal 71 ayat   (4) berbunyi   “Penyedia   pekerjaan   konstruksi   memilih   untuk memberikan jaminan pemeliharaan atau memberikan retensi”

Ketentuan tersebut ternyata berbenturan dengan pasal 89 ayat (5) yang berbunyi “PPK menahan  sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan”

Retensi  adalah  bagian  pembayaran  yang  ditahan  oleh  PPK  (belum  dibayarkan kepada penyedia) sebagai jaminan bahwa pihak penyedia akan melaksanakan kewajibannya   melakukan  pemeliharaan    terhadap   hasil   pekerjaannya   apabila terdapat kerusakan yang perlu diperbaiki selama masih dalam masa pemeliharaan. 

Contohnya pembangunan gedung telah selesai 100% dan diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 10 Juni 2012. Dalam kontrak diatur masa pemeliharaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak serah terima pertama. Karena itu pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah selesai 100% tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama dibayarkan sebesar 95% dari nilai kontrak.  Sisa kontrak sebesar 5% ditahan sebagai retensi dan baru akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir dan telah dilakukan serah terima kedua yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua.

Menurut pasal 71 ayat (4) setelah dilakukan serah terima pertama penyedia boleh memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan atau memberikan retensi. Dalam hal penyedia memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan maka atas prestasi pekerjaan yang telah selesai 100% dapat dibayarkan lunas 100% dengan syarat penyedia menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak sebagai jaminan bahwa jika terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan pihak penyedia akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.   

Apabila selama masa pemeliharaan  terdapat  kerusakan  dan  penyedia  tidak  melaksanakan  perbaikan maka PPK mencairkan jaminan pemeliharaan tersebut untuk sisetorkan ke rekening Kas Negara.

Rumusan pasa 71 ayat (4) memberikan alternatif kepada penyedia untuk memilih apakah mau menerima pembayaran sebesar 95% dan menyisakan pembayaran sebesar 5% sebagai retensi atau mau menerima pembayaran sebesar 100% dengan syarat   menyerahkan   jaminan   pemeliharaan   sebesar   5%   dari   nilai   kontrak. Sementara  rumusan  pasal  89  ayat  (5)  tidak  memberikan  alternatif  kepada  PPK untuk memilih sehingga secara gramatikal pasal ini harus ditafsirkan bahwa PPK wajib menahan sebagian pembayaran sebesar 5% dari nilai kontrak sebagai retensi.

Apabila  penyedia  menggunakan  haknya  untuk  memilih  menerima  pembayaran 100% dan menyerahkan jaminan pemeliharaan, maka permintaan pembayaran dari penyedia akan ditolak oleh PPK karena PPK harus menerapkan pasal 89 ayat (5). Karena itu ketentuan ini akan berpotensi menimbulkan perselisihan antara penyedia dengan PPK.

Memang bila dikaji lebih jauh rumusan kalimat pasal 89 ayat (1) yang berbunyi “PPK menahan   sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan”,   di antara kata PPK dan kata menahan pada awal kalimat tersebut tidak ada kata-kata “wajib” atau “harus” sehingga dapat diartikan bahwa PPK tidak wajib menahan retensi dan boleh saja membayar 100% dengan menerima jaminan pemeliharaan dalam bentuk surat jaminan.   

Tetapi di antara kata PPK dan kata menahan pada awal kalimat tersebut tidak pula ada kata “dapat” atau “boleh”.  Karena itu harus diartikan bahwa PPK wajib menahan retensi sebesar 5% tersebut.    Kemungkinan perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa pasal tersebut bersifat ambigu.

Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya Perihal Undang-Undang terbitan
Rajawali Pers Cetakan ke 1 tahun 2010 halaman 176 mengatakan:
“Dalam memahami norma dalam undang-undang, “the cardinal rule of interpretation” yang diakui secara umum ialah bahwa metode pertama yang harus diterapkan adalah metode penafsiran gramatikal atau harfiah (grammatical or literal interpretation).  Jika metode ini tidak memuaskan barulah metode lain diterapkan”

Lalu bagaimana kesimpulannya?

Saya ambil simpelnya saja dan tidak menyalahi aturan. Apabila penyedia telah menyerahkan jaminan pemeliharaan maka PPK dapat membayarkan kontrak seluruhnya.

Standar Dokumen Pengadaan


Setelah lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah hal yang paling membingungkan adalah bagaimana membuat dokumen pengadaan sesuai peraturan yang berlaku. 

Jujur, ini juga saya alami. 

Guru terbaik saya adalah belajar. Belajar bisa dari mana saja. Dari para master pengadaan, rekan dan sahabat yang sudah berpengalaman menjadi pejabat/panitia pengadaan. Bila ingin konsultasi dengen mereka bergabunglah di forum pengadaan www.forum.pengadaan.org. Selain itu, Google juga menjadi tempat bertanya. Saya mencari contoh-contoh dokumen pengadaan kemudian saya adopsi sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012.

Ingat, materi yang anda dapat ketika mengikuti diklat tidaklah seberapa. Salah satu cara agar anda cakap dalam pengadaan, anda harus praktek. Jadilah pejabat/panitia pengadaan.

Kembali ke topik, Standar Dokumen Pengadaan disingkat SDP atau ada juga yang menyebut Standar Bidding Document (SBD)

Sebenarnya LKPP sebagai landing sector pengadaan barang/jasa pemerintah sudah membuat standar dokumen pengadaan baik eproc maupun non eproc. Hal ini tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor Nomor 15 Tahun 2012.

LKPP melalui website resminya juga memberikan unduhan gratis. Alamat untuk mendownload dapat anda buka di hampir semua situs LPSE.  Bila anda kesulitan, anda dapat mendownload standar dokumen pengadaan secara lengkap di blog Bung Khalid Mustafa

Setelah anda download, anda pelajari dokumennya. Dalam SDP tersebut sudah lengkap bagaimana cara membuat evaluasi, surat perjanjian (kontrak), syarat-syarat khusus kontrak, bentuk-bentuk jaminan dan lain-lain.

Yang perlu juga harus kita pahami bahwa format dalam SDP tersebut tidaklah baku. Artinya anda dapat mengubah format-format tersebut sesuai kebutuhan. Misalnya format berita acara, format undangan dan pengumuman. Format ini dapat anda sesuaikan dengan tata persuratan di instansi tempat anda bekerja. Yang penting harus anda ingat, substansi dari format tersebut harus terpenuhi.

Bila anda inin mendownload contoh dokumen pengadaan langsung barang dan konstruksi bisa anda dapatkan DI SINI.

Untuk sahabat yang ingin share dan diskusi tentang pengadaan dapat menghubungi kami di :

Email : parhusip@gmail.com
HP : 081345245940

Semoga Bermanfaat!
Salam Asaterbaru.

Contoh Dokumen Kontrak Konstruksi

Dokumen utama dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Surat Perjanjian atau Kontrak. Di dalam Kontrak inilah disebutkan apa saja dokumen-dokumen pendukung kontrak tersebut. Kalau menurut Standar Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP ada salah satu butir yang menyebutkan  "dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan" selengkapnya dapat anda baca DI SINI.

Nah, yang harus wajib anda cantumkan bagian dari dokumen kontrak konstruksi adalah :
  • Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)
  • Surat Perjanjian (Kontrak)
  • Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan
  • Syarat-syarat Umum Kontrak.
  • Dokumen-dokumen lainnya
Tugas siapakah membuat dokumen tersebut? Menurut Perpres 70 Tahun 2012 dokumen tersebut adalah tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

Namun yang sering terjadi adalah hal ini menjadi tugas ULP/Panitia Pengadaan. Hal ini dikarenakan di beberapa instansi PPK dirangkap oleh KPA atau PA sebab tidak adanya pegawai yang memiliki sertifikat ahli Pengadaan. Boleh saja panitia pengadaan/ULP membantu membuat konsep surat perjanjian namun PPK lah yang menandatangani.


Bagaimana bentuk dokumen kontrak tersebut? Sebenarnya dalam Standar Dokumen Pengadaan yang dibuat LKPP sudah ada contoh-contoh atau format dokumen tersebut.

Namun bila anda ingin contoh kongkritnya, saya akan mengirimkan lewat email anda. Caranya SMS kan alamat email anda ke nomor HP saya 081345245940 saya akan kirimkan file dokumen kontrak versi MS Word.

Sebagai pengganti "uang lelah" kirimkan pulsa Rp 50.000 ke nomor saya 081345245940. Salam!

Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Barang

contoh dokumen pengadaan langsung untuk barang

Untuk anda yang bertugas sebagai Pejabat Pengadaan di lingkungan instansi Pemerintah saya akan bagikan contoh dokumen pengadaan langsung untuk barang.

Sebagai informasi membuat dokumen pengadaan bukanlah sesuatu yang sulit yang penting kita pahami aturannya dan ikuti mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Untuk format tata persuratan dalam dokumen Pengadaan anda dapat menggunakan sesuai petunjuk teknis instansi tempat anda bekerja. Misalnya format berita acara, surat andangan ke penyedia, laporan-laporan dan lain-lain. Artinya jangan terpaku dengan SBD (Standard Bidding Document) yang dikeluarkan oleh LKPP. Namun substansi dari tata persuratan tersebut haruslah sama.

Contoh dokumen ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Format dokumen ini berisikan : 
  • Standar Dokumen Pengadaan Langsung untuk Barang
  • Jadwal
  • Undangan
  • Berita acara - berita acara
  • Pengumuman
  • dan laporan hasil pengadaan langsung
  • Surat Perintah Kerja (SPK) untuk yang menggunakan SPK
  • Syarat-syarat SPK
  • Berita acara serah terima barang
  • dan lain-lain
File ini dibuat dengan MS Exel dan bila anda kurang bisa atau kurang menyukai Exel juga ada versi MS Word (file doc). Anda tinggal mengganti dan menyesuaikan hal-hal yang perlu anda ubah seperi nama instansi, nilai, jenis barang dan lain-lain.

Untuk anda yang berminat silahkan menghubungi saya lewat SMS ke nomor 081345245940. Sertakan alamat email anda dan saya akan kirimkan secepatnya.

Sebagai "upah lelah" biaya yang saya kenakan adalag pulsa Rp 50.000 yang dapat anda kirimkan ke nomor saya 081345245940.

Baca juga contoh dokumen Pengadaan Langsung Konstruksi

Salam!

Susunan Dokumen Kontrak



Cara Menyusun Dokumen Kontrak Salah satu pekerjaan yang agak rancu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bagaimana menyusun dokumen-dokumen kontrak tersebut. Saya sudah melihat banyak dokumen-dokumen pengadaan, namun sepertinya tidak ada yang sama dalam hal urut-urutan atau susunannya. 

Maksud saya susunan dalam penjilidan Ada yang membuat Surat Perjanjian Saya tidak mengatakan susunan tersebut salah, namun sepertinya pejabat/panitia pengadaan (termasuk saya) masih bingung dalam membuat susunan dokumen kontrak tersebut. 

Hasil konsultasi dengan master-master pengadaan dan hasil pencarian di Google, acuan kita dalam menyusun dokumen kontrak adalah Surat Perjanjian (Kontrak).

Bila anda lihat di naskah surat perjanjian yang ada dalam standar dokumen pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP anda dapat lihat pada poin berikut :

dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  • adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  • pokok perjanjian;                        
  • surat penawaran, beserta penawaran harga;
  • syarat-syarat khusus Kontrak;
  • syarat-syarat umum Kontrak;
  • spesifikasi khusus;
  • spesifikasi umum;
  • gambar-gambar;
  • daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  • dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP
Pertanyaannya dimana meletakkan dokumen-dokumen lain yang tidak tercantum pada poin tersebut di atas, misalnya berita acara-berita acara, jadwal, undangan, RAB, BQ, HPS dan lain-lain. Di forum pengadaan.org ada yang menyarankan memasukkan dokumen tersebut di dokumen lainnya (poin terakhir). Namun ada juga yang menyebutkan disusun sesuai urutan pelaksanaan. 

Saya setuju agar dokumen kontrak disusun sesuai acuan di atas dan menyusun dokumen lainnya dengan urutan sesuai waktu pelaksanaan.

Nah, semua terserah pada anda. Toh Perpres 70 Tahun 2012 belum menyebutkan susunan tersebut. Yang jelas laksanakanlah pengadaan barang dan jasa sesuai mekanisme yang berlaku. Aman buat anda, aman pula untuk penyedia.

Salam!

Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Konstruksi


Untuk rekan-rekan yang menjadi pejabat atau panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah, saya ada contoh-contoh dukumennya. Pemerintah melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebenarnya telah mengeluarkan standar dokumen pengadaan atau standard bidding document biasanya disingkat SBD atau SDP.

Sebuah dokumen pengadaan dibedakan atas jenis pengadaany. Misalnya pengadaan barang, pekerjaan kosntruksi, jasa dan jasa lainnya. Ada juga berdasarkan metodenya apakah melalui lelang atau pengadaan langsug.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ada beberapa kriteria pengadaan langsung yaitu :
  • Jumlah nominal Pengadaan Barang/Jasa/ Konstruksi sampai dengan Rp 200.000.000 dan Jasa Konsultan sd Rp 50.000.000
  • Ditangani oleh Pejabat pengadaan  1(satu) orang
  • Tanpa melalui lelang / seleksi / penunjukan langsung
  • Penyedia Barang/Jasa/Konstruksi ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan
  • Menggunakan satu sampul (digabung menjadi satu dokumen)
  • Menggunakan bukti pembelian/pembayaran / kwitansi
  • Menggunakan SPK (surat perintah kerja)
  • BA KlarifikasiBA Negosiasi teknis dan harga dgn penyedia
  • Khusus Jasa Konsultan  =>Dok Permintaan penawaran, BA Klarfikasi, Negosiasi teknis dan Harga
  • HPS dibuat oleh PPK (sesuai kebutuhan)
  • dll
Salah satu hal yang cukup membingungkan pejabat pengadaan barang dan jasa (khususnya pemula) adalah bagaimana cara menyusun dokumen pengadaan. Bagaimana urut-urutannya, mana yang dibuat terlebih dahulu.

Nah, buat anda saya akan bagikan contoh dokumen pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang dibuat menggunakan MS Exel. Bila anda kurang menguasai Exel saya juga ada versi MS Word. Anda tinggal mengganti judul paket pengadaan, instansi, nilai kontrak dan yang lainnya. File ini sudah disusun sesuai tahapan yaitu :
Jadwal Pengadaan Langsung
Undangan Pengadaan Langsung
Tanda terima undangan Pengadaan Langsung
Daftar Pemasukan Sampul Penawaran
Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran
Lampiran BA Pembukaan Sampul Penawaran
Berita Acara Hasil Koreksi Aritmatik
Lampiran BA Koreksi Aritmatik
Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
Lampiran BA Evaluasi Penawaran
Undangan Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Harga
Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya
Lampiran Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa
Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa
Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan
Berita Acara Serah Terima Dokumen Dan Hasil Pengadaan
Lampiran BA Serah Terima Dokumen Dan Hasil Pengadaan
Untuk anda yang berminat silahkan menghubungi saya lewat email parhusp@gmail.com atau SMS ke : 081345245940 nanti akan saya kirimkan lewat email.

Catatan :
Berhubung banyaknya peminat contoh dokumen ini saya memutuskan untuk mengenakan biaya  dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp 50.000 ke nomor saya 081345245940.
Terimakasih Atas Perhatiannya.

Baca Juga Dokumen Pengadaan Langsung Barang

Pengadaan Eproc dan Non Eproc Pemerintah. Wajibkah?

Untuk rekan-rekan yang berkecimpung di bidang pengadaan barang dan jasa pasti sudah tahu tentang pengadaan secara elektronik. Istilah kerennya kita sebut E-Procurement atau eproc. Entah mengapa memang kita lebih suka menyebut dalam istilah kerennya ketimbang bahasa Indonesia bahasa kita sendiri.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (ada juga yang menyebut Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya) tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pengertian eproc dijelaskan sebagai berikut :

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Saya mencoba mencari di perpres dan penjelasannya adakah kata-kata yang menyebutkan wajib eproc? Ternyata tidak ada.  Kemudian saya bertanya kepada para master atau pakar pengadaan seperti Pak Fahrurozi dan Pak Kasiman Berutu, apa dasar hukum kewajiba melaksanakan pengadaan E-Procurement. 

Ternyata jawaban yang saya dapat kurang lebih sama. Perpres 70 Tahun 2012 tidak menyuratkan tentang kewajiban pengadaan eproc bagi KLDI. Wajib eproc justru tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012. 

Anda bisa melihatnya di butir 147 pada lampiran Inpres tersebut yang mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (E-Proc) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Namun uniknya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang bisa kita lihat di situs LPSE masih ada pilihan lelang eproc dan non eproc. Kalau anda kurang yakin cobalah buka salah situs LPSE instansi mana saja. Pasti ada konten Cari Lelang Non Eproc dan lihat masih banyak panitia pengadaan/ULP yang memilih lelang non eproc. Nilai HPS nya bukan hanya di bawah 200 juta rupiah namun sampai milyaran rupiah.

Ini tentunya membingungkan panitia/ULP karena sepertinya hal tersebut sah-sah saja. Memang kalau kita amati kekuatan Perpres atau Inpres sepertinya "lemah" Seperti yang dikatakan Khalid Mustafa seorang spesialis pengadaan melanggar perpres atau inpres tidak ada konsekwensi hukum pidana atau perdata. 

Kalaupun ketika sebuah paket pengadaan terbukti merugikan negara udang-undang yang dipakai adalah undang-undang yang relevan semisal undang-undang tindak pidana korupsi.

Kembali ke soal eproc. Menurut saya bila anda ingin melaksanakan satu paket pengadaan secara non eproc dan anda yakin prosedurnya benar maka itu sah-sah saja. Namun akan menjadi pertanyaan mengapa harus menggunakan non eproc (manual) sementara sudah dibangun sistem pengadaan canggih semacam SPSE.

Sejatinya SPSE dibangun untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan eproc juga untuk meminimalisir penyelewengan uang negara dan mempermudah pengawasan. 

Akan tetapi eproc hanyalah sebuah sistem, dan tidak bisa menjamin proses pengadaan bersih dan bebas dari KKN. Bang Napi bilang selagi ada peluang dan kesempatan maka kejahatan tetap ada.

Note :
Tulisan ini tak bermaksud untuk mengajak anda untuk melaksanakan pengadaan secara non eproc, hanya sekedar memberi gambaran saja. Prinsipnya lakukanlah proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara benar.

Perbedaan Lelang Sederhana Dengan Lelang Umum

Halo, selamat siang sahabat Asaterbaru.com. Siang ini saya mau bagikan informasi mengenai Perbedaan Lelang Sederhana Dengan Lelang Umum. Artikel ini mungkin bermanfaat untuk rekan-rekan yang terlibat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Anda pasti sudah pernah dengar istilah lelang dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, dalamPerpres 70 Tahun 2012 ada istilah lelang sederhana dan lelang umum.

Oh yah, sebelum masuk ke perbedaan lelang tersebut saya jelaskan dulu bahwa istilah lelang sederhana sama dengan pemilihan langsung.  Istilah pelelangan sederhana biasanya untuk pengadaan barang dan jasa sedangkan istilah untuk pengadaan pekerjaan kontruksi disebut pemilihan langsung.

Sebenarnya apa perbedaan keduanya ? Untuk melihat perbedaannya secara lengkap dalam bentuk matriks dapat anda download dokumennya DI SINI

Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan tabel perbedaan tersebut dapat membantu anda dalam memilih metode pengadaan barang/jasa atau pekerjaan konstruksi.

Saya coba tambah sedikit mengenai perbedaan Lelang Sederhana dan Pemilihan Langsung selain peruntukannya untuk barang/jasa dan konstruksi

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Proses pelaksanaan Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung sama dengan proses pelaksanaan Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur kecuali:
  1. waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; dan
  2. sanggahan dan sanggahan banding:
  • masa sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan
  • masa sanggah banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan jawaban sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja.
  • SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman pemenang apabila tidak ada sanggahan.
Jadi dari segi waktu ada perbedaan.

Pelelangan sederhana/ pemilihan langsung  memakai pascakualifikasi, penyampian dokumen satu sampul dan metode evaluasi sistem gugur.

Syarat-Syarat Pemilihan Langsung Pascakualifikasi

Informasi ini saya mau bagikan untuk anda yang bertugas sebagai pejabat atau panitia pengadaan barang dan jasa. Kebetulan saya lagi sibuk membuat dokumen pemilihan langsung untuk pengadaan barang dan jasa di kantor.

Sebenarnya Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 sudah memuat syarat-syarat atau kriteria metode pengadaan pemilihan langsung pascakualifikasi.

Namun point-point di bawah ini saya sarikan dari Perpres 70 Tahun 2012 tersebut khusus metode pemilihan langsung. 

Oke, berikut ini adalah hal-hal yang harus anda perhatikan dalam melaksanakan Pemilihan Langsung.

  • Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  • Penyedia harus memiliki dukungan keuangan dari bank
  • Dilakukan melalui proses pascakualifikasi. Pengertian Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.
  • Harus diumumkan di LPSE
  • Tidak ada tidak ada negosiasi teknis dan harga
  • TAHAPAN :
    1. pengumuman;
    2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
    3. pemberian penjelasan;
    4. pemasukan Dokumen Penawaran;
    5. pembukaan Dokumen Penawaran;
    6. evaluasi penawaran;
    7. evaluasi kualifikasi;
    8. pembuktian kualifikasi;
    9. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
    10. penetapan pemenang;
    11. pengumuman pemenang;
    12. sanggahan; dan
    13. sanggahan banding (apabila diperlukan).
  • KETETAPAN WAKTU
    1. Penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja;
    2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
    3. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
    4. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian
    5. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
    6. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
    7. Dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
    8. untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan
    9. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
  • SANGGAHAN
  1. Bila ada sanggahan dari peserta lelang Panitia wajib memberikan jawaban tertulis   atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
  2. Bila peserta tidak puas atas jawaban sanggahan, peserta dapat melakukan banding kepada Pimpinan KLDI dgn waktu 5 hari kerja
  3. Peserta yang melakukan sanggahan membayar Jaminan Sanggahan Banding sebesar 1 % dari total HPS
  4.  Adanya sanggahan menghentingkan proses lelang
  • Panitia menyatakan Gagal Pemilihan langsung apabila : 
  1. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;
  2. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;
  3. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
  4. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
  5. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  6. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; 
  7. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
  8. sanggahan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar;
  9. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau 
  10. pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidakmelebihi nilai total HPS.

Tahapan Pengiriman Dokumen Penawaran Lelang


Barusan saya mencoba Aplikasi Apendo Penyedia, sebuah aplikasi khusus yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara untuk mengirim dokumen penawaran sebuah paket lelang di LPSE. 

Step by step sudah saya lalui,. Kemudian timbul masalah ketika harus memasukkan Kunci Publik Dokumen. Awalnya saya mengira ada yang tidak beres dengan aplikasi ini. Maklum saya baru pemula di bidang pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Namun setelah saya cari di Google saya menemukan jawabannaya di forum.pengadaan.org. Ternyata Kunci Publik  Dokumen baru dapat dilihat atau dibuka apabila :

1. Tahap lelang sudah memasuki tahapan upload dokumen penawaran dan kualifikasi
2. Penyedia sudah memasukkan dokumen kualifikasi melalui tombil "Edit/Kirim data kualifikasi"

Bila kedua tahap tersebut belum terjadi atau belum dilaksanakan, maka memang kunci publik dokumen belum tampil pada layar.

Ohh...pantas saja. 

Jadi ternyata tahapan lelang harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan. Artinya kita harus jeli melihat tahapan apa saja yang sedang berlangsung. Ada beberapa fitur yang memang tidak akan aktif bila tahapan sebelumnya belum dilalui.

Weleh..weleh...pengalaman baru nih.

Oh yah, btw isi dari dokumen penawaran itu apa saja yah? Ada yang tahu tidak? Mohon sharingnya!